Benarkah Utang Pemerintah untuk Bangun Infrastruktur?

Proyek Double Double Track — Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan double-double track (DDT) Manggarai-Jatinegara, Jakarta, Kamis (30/11). Pengembangan infrastruktur kereta api tersebut merupakan bagian dari rencana transportasi nasional. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ekonomi Faisal Basri menampik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bahwa utang pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Faisal, pembangunan infrastruktur lebih banyak didanai oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Faisal membandingkan jumlah utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APB) dengan utang di luar APBN yang digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Terbukti bahwa utang itu relatif kecil hubungannya dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang berutang bukan APBN, tapi BUMN-BUMN Karya itu," tuturnya di Kantor Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Faisal mencontohkan proyek LRT yang hanya memakai Rp 1,6 triliun dana dari APBN, selebihnya dibebankan kepada PT Adhi Karya selaku kontraktor.

Ia menambahkan, Hutama Karya juga diminta berutang untuk membiayai pembangunan Jalan Tol Sumatera.

Selain itu, untuk pembangunan transmisi listrik, yang dahulu memakai anggaran APBN namun sekarang dibebankan pada PT PLN (Persero).

"Jadi pembangunan infrastruktur itu makin banyak dibiayai oleh utang BUMN yang tidak masuk dalam kategori utang (pemerintah) yang kita bicarakan," ujar dia.

Kondisi utang negara saat ini, ungkapnya, berbeda ketika pada saat era Orde Baru.

Faisal menjelaskan, jika dulu negara memang sepenuhnya berutang untuk proyek pembangunan, sekarang utang dibagi kepada hal yang lebih umum dan generik. "Jadi enggak bener nih, sorry Pak Darmin," tandas dia.

2 dari 2 halaman

Kata Darmin Nasution

Seminar KEIN — Menko Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan paparan dalam pembukaan seminar Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Rabu (17/1). Seminar tersebut bertemakan "Mengelolah potensi Ekonomi 2018". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menanggapi posisi kenaikan utang Indonesia yang dijadikan perdebatan politik. Menurutnya, bisa saja utang tidak meningkat, tetapi dengan syarat pembangunan infrastruktur menjadi lambat.

"Jadi itu hanya dikembangkan ke arah isu politik. Sebetulnya pilihannya bisa saja pemerintah tidak menambah utang, tapi infrastrukturnya mungkin diperlambat. Mau pilih yang mana? Bikin infrastruktur itu kan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat," ujar Darmin pada 20 Maret 2018.

Darmin mengatakan, utang Indonesia meningkat karena simpanan (saving) Indonesia tidak cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sejauh ini pun, pemerintah secara intensif telah menjelaskan kepada masyarakat terkait penggunaan penarikan utang tersebut.

"Kita sudah jelaskan semuanya mengenai utang. Bahwa kita itu, memang perlu membangun infrastruktur ya kan. Kita saving-nya tidak cukup tinggi sehingga kita perlu dana. Itu juga bukannya sesuatu yang berlebihan di luar kontrol karena rasio utang kita terhadap PDB-nya masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain," jelas Darmin.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menjelaskan, pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat langsung dirasakan bagaimana manfaatnya kepada masyarakat. Namun demikian, dia memastikan, pembangunan infrastruktur masih sesuai target.

"Memang persoalannya kan membangun infrastruktur itu bukan setahun dua tahun. Dia itu membangun waduk bisa bertahun-tahun sehingga pengeluarannya sudah terjadi, tapi hasilnya belum dapat. Kenapa karena infrastruktur nya belum selesai tapi berjalan," jelas Darmin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Jokowi Janjikan Pembangunan Infrastruktur di Jawa Barat