Menteri PUPR: Konsesi Diperpanjang Jadi 50 Tahun, Tarif Tol Bisa Turun Rp 200 per Km

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperpanjang masa konsesi jalan tol dan menjaga kestabilan internal rate of return (IRR) agar penurunan tarif tol bisa efektif. Hal ini menyusul pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan operator jalan tol soal kemungkinan tarif tol turun. 

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mendukung kebijakan penurunan tarif tol asalkan IRR harus tetap dijaga, jangan sampai turun. Salah satunya dengan cara memperpanjang masa konsesi tol. 

"Kalau IRR turun, financial-nya tidak baik, itu pasti investor akan mempertanyakan. Supaya IRR-nya tetap, tapi tarifnya turun, adalah dengan memperpanjang konsesi," tutur dia di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dia mengaku akan menambah masa konsensi tol, dari kisaran 35-40 tahun menjadi maksimal 50 tahun. Perpanjangan konsensi itu dimaksudkan untuk mengurangi biaya pembayaran tol per kilometer (km). 

"Maksimum itu 50 tahun. Karena kalau tambah 10 tahun lagi jadi 60 tahun, turunnya (tarif) jadi tidak efektif," jelas Basuki. 

Selain masa konsensi tol, Kementerian PUPR juga akan mengerucutkan jenis angkutan logistik yang ada di jalan tol. Jika sebelumnya kendaraan besar itu dikelompokkan menjadi empat golongan, yakni golongan II, III, IV, dan V, nanti akan dijadikan hanya dua golongan saja, yaitu golongan II dan III.

Menteri Basuki menegaskan, langkah itu dilakukan untuk memangkas tarif tol untuk kendaraan-kendaraan bermuatan super besar yang termasuk dalam golongan IV dan V.

Penurunan tarif tol itu, lanjut dia, telah dikaji dengan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti kemampuan bayar masyarakat (ability to pay) dan kemauan bayarnya (willingness to pay).

"Jadi pemerintah bukan serta merta menurunkan (tarif tol), tapi dihitung dengan kunci IRR-nya enggak boleh turun dari business plan sebelumnya," tegas Basuki.