BUMN Dominasi Proyek Infrastruktur, 37 Ribu Kontraktor Swasta Gulung Tikar

Libur Tahun Baru, Proyek LRT Libur Pengerjaan — Suasana proyek LRT dikawasan Kuningan, Jakarta, Senin (1/1). Sejumlah proyek infrastruktur lain di Ibukota, seperti proyek Light Rail Transit tampak sepi aktifitas pengerjaan dikarenakan Libur Tahun Baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Keinginan pemerintah lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia tampaknya belum terealisasi dengan baik. Akibatnya, banyak kontraktor swasta yang bangkrut karena dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Bambang Rachmadi menyatakan, akibat dominasi BUMN di proyek infrastruktur, sekitar 37 ribu kontraktor swasta bangkrut. Kontraktor-kontraktor tersebut gagal mendapat order atau tidak dibayar oleh pemberi kerjanya.

‎"Dalam proyek infrastruktur, rata-rata BUMN mendapat order Rp 328 triliun per BUMN. Swasta hanya Rp 15 miliar per perusahaan," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Pengamat Ekonomi Institute fo Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, tidak dilibatkannya swasta dalam program infrastruktur menyebabkan pembangunan proyek infrastruktur tidak banyak memberi multiplier effect bagi masyarakat.

Selain itu, proyek tersebut juga menjadi tidak efisien dan sumber pendanaannya banyak berasal dari utang.

"Proyek infrastruktur jadi bersifat dari BUMN, oleh BUMN, untuk BUMN. Masyarakat jadi sulit menikmati hasil yang optimal tapi kebagian untuk membayar utang," kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Darmadi Durianto, menyatakan saat ini kiprah BUMN di proyek infrastruktur sudah cenderung mendominasi.

Oleh sebab itu, dirinya mendesak agar swasta diberi kesempatan yang lebih banyak untuk bersaing dalam proyek infrastruktur.

Menurut dia, tanpa ada peran swasta dalam sebuah proyek infrastruktur, tidak akan tercipta pemerataan ekonomi dan daya saing di dalam negeri.‎

“BUMN seperti habis-habisan mengambil semua pekerjaan karena mereka ditugaskan untuk mengejar kentungan tanpa memikirkan aspek keadilan,” ujar dia.

2 dari 2 halaman

Pengusaha Minta Pemerintah Kasih Jatah Proyek Infrastruktur ke Swasta

Sebelumnya, Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia memandang maraknya kecelakaan pada proyek pembangunan ‎infrastruktur layang yang terjadi belakangan ini akibat perusahaan kontraktor yang kurang memperhatikan keselamatan pekerja.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani mengungkapkan, kecelakaan dalam pembangunan proyek infrastruktur akibat dari banyaknya tugas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengarap proyek infrastruktur.

‎"Memang konsentrasi pekerjaan yang terlalu banyak mungkin kepada satu sampai dua BUMN," kata Rosan, di Jakarta Food Security, ‎di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis 9 Maret 2018.

Menurut Rosan, meski mendapat banyak tugas dan mengejar target penyelesaian proyek infrastruktur, seharusnya keselamatan tidak boleh diabaikan dan menjadi hal yang paling diutamakan.‎

"Kita harapkan tidak hanya dari segi target pencapaian proyek, tapi kan keselamatannya menurut saya itu yang tidak bisa ditawar-menawar," ujar dia.

Rosan mengungkapkan, setelah terjadi kecelakaan seharusnya pemerintah melakukan kajian ulang ke perusahaan BUMN yang menggarap proyek tersebut. Selain itu mengurangi beban tugas dengan mengalihkan ke BUMN lain atau pihak swasta.‎

"Jadi harus ada tindakan yang menurut saya harus berani, jangan hanya kejar target proyek infrastruktur, tapi keselamatannya juga harus full," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembangunan Infrastruktur Era Presiden Jokowi