PNS Bisa Gesek Kartu Kredit Pemerintah, Apa Syaratnya?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan penggunaan kartu kredit untuk pembelanjaan operasional dan pembayaran biaya perjalanan dinas kementerian dan lembaga. Langkah yang baru diterapkan ini diharapkan bisa meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.

Meski demikian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi kementerian maupun lembaga yang ingin menggunakan kartu kredit dalam transaksi. Apa saja? Berikut ulasannya:

1. Digunakan untuk belanja penyediaan layanan publik, pengadaan barang atau jasa publik, dan operasional pemerintahan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menjelaskan kartu kredit bisa digunakan untuk belanja penyediaan layanan publik, pengadaan barang atau jasa publik, dan operasional pemerintahan.

Ketentuan Undang-undang (UU) Keuangan Negara menyatakan bahwa pembayaran atas beban belanja negara, dilakukan setelah barang dan jasa diterima. Oleh karena itu, pembayaran harus bersifat langsung atau LS dari rekening kas negara ke rekening penerima.

"Misalnya gaji ke rekening pegawai PNS, pembayaran atas kontrak pengadaan barang dan jasa ke rekening kontraktor atau pihak ketiga," ujar Nufransa dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti ditulis Rabu (28/3/2018).

2. Memakai kartu kredit sebagai uang persediaan atau UP untuk pemenuhan kebutuhan operasional

Diperkenankan pula penggunaan kartu kredit sebagai uang persediaan atau UP untuk pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran di pemerintahan, contohnya pembelian alat tulis perkantoran, perjalanan dinas, dan konsumsi rapat. Pembayaran UP dilakukan kepada bendahara kantor atau satuan kerja, untuk kemudian digunakan dan diisi kembali.

"Penggunaan kartu kredit yang dicanangkan pemerintah digunakan hanya untuk pembayaran yang bersifat UP. Jadi, tidak semua uang belanja negara dibayar memakai kartu kredit. Apalagi untuk membayar proyek infrastruktur, yang pembayarannya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Tidak seperti itu," Nufransa menegaskan.