Pemerintah Percepat Restitusi Pajak, Ini Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berkomitmen mendorong tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) Indonesia. Salah satu caranya adalah melalui percepatan restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kebijakan percepatan restitusi dilakukan dengan memperluas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan sebesar 900 persen. Percepatan pemberian restitusi ke depan dilakukan tanpa pemeriksaan melainkan dengan penelitian yang sederhana.

"Kebijakan ini diharapkan akan menurunkan cost compliance karena pemberian restitusi tanpa dilakukan pemeriksaan dan diharapkan kebijakan ini bisa meningkatkan cash flow dan likuiditas perekonomian," ujar Robert di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dalam kebijakan ini, pemerintah mengatur nilai restitusi maksimal untuk PPh orang pribadi non-karyawan sebesar Rp 100 juta, dalam aturan lama hanya Rp 10 juta.

Kemudian, untuk PPh wajib pajak badan sebesar Rp 1 miliar sebelumnya hanya Rp 100 juta. Sementara itu, untuk PPN Pengusaha Kena Pajak nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar sebelumnya hanya Rp 100 juta.

"Kebijakan restitusi dipercepat diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai jumlah restitusi tertentu sebagaimana yang telah diatur, sesuai kriteria tertentu dan merupakan pengusaha kena pajak berisiko rendah yang ditetapkan Menteri Keuangan," jelas Robert.