Pemerintah Siapkan Kebijakan Kemandirian Energi 2045

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia telah menyiapkan kebijakan strategis jangka panjang dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Kebijakan tersebut akan menjawab empat kesenjangan, yang ada dalam amanat Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk mencapai kedaulatan energi.

‎Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, Pasal 33 dijadikan pijakan, untuk menyusun rencana pengembangan energi ke depan menuju Indonesia Berdaulat Energi 2045.

Empat hal penting yang tertuang dalam pasal tersebut, yaitu pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), penggunaan teknologi, sumber pembiayaan, serta kebermanfaatan yang semuanya sebisa mungkin dikelola sendiri oleh anak bangsa Indonesia.

"Inilah cita-cita ideal dari founding father," kata Arcandra, di Jakarta, Rabu(4/4/2018).

Indonesia saat ini bukan lagi sebagai negara yang kaya akan migas, cadangan minyak terbukti sebesar 0,3 persen dari total cadangan minyak dunia. Sementara, untuk cadangan gas terbukti 1,5 persen dari total cadangan dunia.

Namun menurut Arcandra, dalam pengelolaan energi masih ada ketimpangan hingga saat ini, sebab itu pemerintah mulai 2017 menerapkan skema kontrak migas Gross Split, menggantikan skema sebelumnya, yaitu cost recovery.

Gross Split diyakini pemerintah mampu menjawab tantangan tersebut. Apalagi rata-rata perusahaan migas di Indonesia baru bisa menghasilkan minyak sekitar 15 tahun sejak produksi perdana.

"Kebermanfaatan gross split akan dirasakan bukan saat ini, tapi dalam jangka waktu panjang," ujarnya.