2 Tantangan Besar Industri Sawit Nasional

Presiden Joko Widodo didampingi Mentan Amran Sulaiman saat meninjau kebun kelapa sawit rakyat di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (13/10/2017). (Dok Gapki)

Liputan6.com, Jakarta - Industri sawit nasional menghadapi dua tantangan utama untuk bisa berkembang besar. Tantangan tersebut dari dalam negeri dan luar negeri.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menjelaskan, saat ini Gapki memilik 695 anggota yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor hulu atau perkebunan kelapa sawit.

Saat ini, industri kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar ekspor non migas nasional. Selain itu, Sawit juga menjadi penggerak ekonomi karena di dalam industri ini terdapat 20 juta orang yang terlibat.

"Sawit menjadi salah satu penyelamat neraca perdagangan sehingga tidak defisit," jelas Joko saat berkunjung ke SCTV Tower, Selasa (10/4/2018).

Namun ternyata, untuk mengembangkan industri ini tidak mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para pengusaha kelapa sawit.

Salah satu tantangan tersebut adalah iklim investasi yang belum kondusif. Akibatnya membuat investor yang ingin mengembangan usaha di sektor sawit menahan langkah tersebut.

"Ada beberapa regulasi antara satu kementerian dengan kementerian lain yang belum sinkron. Bahkan ada beberapa regulasi yang menurut industri sawit menjadi penyebab ketidakpastian," jelas dia.

Tantangan kedua adalah tantangan dari luar yaitu adanya regulasi dari beberapa negara lain yang menahan masuknya sawit. "Ini lagi ramai di Eropa dari tahun kemarin sampai tahun ini larangan sawit masuk. Ini mereka larang sawit masuk sama sekali di 2021 nanti," tambah Joko.

Banyak tuduhan yang ditujukan kepada produk sawit seperti tidak ramah lingkungan, merusak hutan hingga perbudakan.

Joko pun berharap agar pemerintah bisa mengurai tantangan terebut sehingga industri sawit bisa tumbuh berkembang, mengingat industri tersebut memberikan kontribusi yang tinggi kepada perekonomian.

2 dari 2 halaman

Lobi Jokowi

Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan program peremajaan lahan kelapa sawit (Liputan6.com / ist - Nefri Inge)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Surat Kepercayaan dari 11 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident dan Designate Non Resident untuk RI di Istana Merdeka, Jakarta.

Ke-11 Dubes tersebut berasal dari negara Teluk (Bahrain), Uni Eropa (Rusia, Georgia, Latvia dan Polandia), Asia (Korea Selatan, Australia dan Fiji) dan Benua Afrika (Uganda, Gambia, dan Ivory Coast).

Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, usai penyerahan surat kepercayaan, Jokowi dan para dubes membahas kerja sama ekonomi.

"Dalam pembicaraan satu per satu para dubes dengan presiden secara umum disampaikan bahwa kerja sama ekonomi dengan semua negara menjadi prioritas bagi Indonesia," ujar Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Khusus dengan para dubes dari Uni Eropa, kata Retno, Jokowi menekankan pentingnya kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan kedua negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar Uni Eropa memperhatikan kembali resolusi sawit.

"Indonesia meminta kembali perhatian mengenai masalah kelapa sawit," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Industri kelapa sawit, merupakan komiditi yang menjanjikan di Indonesia.