Kementerian PUPR Bakal Perbaiki 180 Ribu Unit Rumah Tak Layak Huni

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia. Salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai bedah rumah.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan banyak anggaran untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian yang layak.

"Bantuan ini bertujuan sebagai stimulan kepada masyarakat untuk perbaikan rumah secara swadaya. Anggarannya cukup besar untuk membantu MBR punya rumah layak huni,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (10/4/2018).

Pada 2018, pelaksanaan BSPS dengan menggunakan skema Padat Karya Tunai (PKT) diberi alokasi anggaran sebesar Rp 3,2 triliun yang akan menyentuh 180 ribu unit rumah tidak layak huni.  

Sebagai contoh, di Kabupaten Sukabumi pada 2018, Kementerian PUPR menargetkan penanganan terhadap 748 rumah tidak layak huni di 11 desa dengan anggaran Rp 11,2 miliar. Dana tersebut terdiri dari komponen upah sebesar Rp 1,8 miliar dan Rp 9,8 miliar untuk bahan bangunan.    

Sedangkan di Jawa Barat, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 294,9 miliar untuk PKT bedah rumah bagi 19.660 unit. Selain di Jawa Barat, program BSPS pun dilaksanakan di Sumatera Barat. Lokasi PKT bedah rumah tersebar di 12 Kabupaten dengan target 6.350 rumah dan anggaran Rp 97,5 miliar.