ESDM: Kenaikan Harga Harus Dapat Persetujuan Agar BBM Non-Subsidi Tetap Laku

Liputan6.com, Jakarta ‎Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan tujuan lain dari rencana penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi harus mendapat persetujuan pemerintah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto‎ mengatakan, melalui persetujuan kenaikan harga BBM non-subsidi, pemerintah juga menghilangkan batas bawah keuntungan penjualan harga BBM non-subsidi yang sebelumnya ditetapkan 5 persen. Dengan begitu, badan usaha bisa menetapkan harga lebih rendah karena keuntunganya bisa jauh lebih rendah.

"Sebelumnya kan di batas bawah untungnya 5 persen. Sekarang itu dihilangkan, tapi batas maksimum 10 persen. Jadi dia tidak bisa ngusulin harga yang marginnya di atas 10 persen. Dia bisa ngajuin sampai 10 persen, tapi harus dapat persetujuan menteri," kata Djoko, di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Dengan harga yang jauh lebih rendah, maka harga yang ditetapkan dapat mendekati harga Premium sebesar Rp 6.450 per liter untuk di luar wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) dan Rp 6.550 per liter untuk di wilayah Jamali. Sehingga masyarakat tetap menggunakan BBM non-subsidi dan tidak akan beralih ke Premium.

"Kita bisa menentukan kalau dengan harga yang dia usulkan katakan 6 persen atau 5 persen, itu mengakibatkan perbedaan harga yang besar dengan premium. Kalau harga besar otomatis masyarakat beralih kan," tutur Djoko.

Djoko mengakui, kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan perusahaan. Pasalnya, dengan keuntungan lebih sedikit dan harga tidak naik tinggi maka masyarakat akan tetap mengkonsumsi BBM non-subsidi, ketimbang keuntungan besar namun penjualan BBM non subsidi‎ berkurang karena masyarakat beralih ke Premium.

"Ngapain kamu jualan tapi nggak ada yang beli, mendingan harga dikurangin tapi dapat margin, katakan 1 persen saja, sehingga harganya mendekati Premium. Dengan demikian, jualan dia bisa tetap laku meskipun hanya 1 persen," ucap Djoko.

Djoko mengungkapkan, kebijakan baru terhadap penetapan kenaikan harga yang harus mendapat persetujuan pemerintah menguntungkan semua pihak, masyarakat tetap bisa menjangkau BBM dengan kulitas baik dan badan usaha ‎tidak mengalami penurunan penjualan.

"Jadi persetujuan ini menguntungkan semua pihak. Masyarakat bisa tetap menggunakan BBM berkualitas tinggi dengan harga yang tidak terlalu jauh," tandasnya.