Bangun Kawasan, Pemda Jangan Terpatok di Batas Daerah

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengadakan konsultasi Publik Rencana Tata Ruang (ATR) kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabotabekpunjur). 

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan revisi tata kawasan mutlak diperlukan. Ini mengingat cukup banyak masalah klasik yang perlu diselesaikan. Salah satunya, masalah banjir.

"Banjir dalam skala besar sudah lama, tapi dahulu itu tidak tiap tahun atau beberapa tahun. Dalam catatan yang ada pernah terjadi 1699 itu VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie/Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda) baru berdiri itu," ujar dia di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 16 April 2018.

"Kemudian tahun 1714 (baru terjadi lagi). Lama. (Selang) 30 sekian tahun. Kemudian 1854. kemudian 1918, 1996, kemudian makin sering, 2002, 2007, 2008, 2013," lanjut dia.

Dia menuturkan, banjir menjadi lebih sering terjadi, karena peningkatan debit sungai yang diakibatkan perubahan kondisi hulu dan sedimentasi yang mengurangi kapasitas penampungan aliran sungai.

"Timbulnya slum area mencapai 891.963 RT pada 2013. Kalau 2018 pasti ceritanya lain lagi," ujar Darmin.

Selain itu, persoalan yang menjadi perhatian Mantan Gubernur Bank Indonesia ini adalah pengolahan limbah. Sistem pengolahan limbah, kata Darmin, juga harus diperhatikan dan dibenahi.

"Data metropolitan priority area, Jabodetabek rasio cakupan pelayanan pembuangan limbah di Jakarta pada 2010 hanya 2 persen. Sebagian besar air limbah tidak diolah," ujar dia.

Darmin menuturkan, Citarum bagian dari persoalan besarnya. Seiring jalannya waktu diikuti pertumbuhan penduduk kontaminasi air pada sungai dapat memburuk kalau tidak diimbangi tindakan yang tepat.