Siapkan Program Rumah, Pemerintah Kaji Kemampuan Bayar PNS

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan mempercepat penyediaan perumahan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Salah satunya dengan menggandeng perbankan nasional dan daerah serta pengembang perumahan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyatakan, saat ini kebutuhan rumah PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN sangat besar.

"Kebutuhan perumahan bagi PNS sangat besar. ‎Sekitar 960 ribu hampir 1 juta PNS," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dia mengungkapkan, meski akan mempercepat penyediaan rumah bagi PNS, namun juga memperhatikan soal kemampuan para abdi negara tersebut dalam membayar cicilan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Hal ini masih akan dibahas antara pemerintah perbankan dan pengembang.

"Masih dalam usulan dari Bappenas, konsepnya akan dimatangkan lagi dengan pihak perbankan dengan developer. Nah tentu akan kita kaji dari segi kemampuan ASN. Bayar cicilan dan segala macam," kata dia.

Asman menyatakan, program ini tidak akan berbenturan dengan program pembiayaan perumahan seperti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Selain itu, lokasi untuk penyediaan perumahan ini juga akan tersebar lebih merata ke seluruh Indonesia.

"Tentu enggak akan bersinggungan. Dia sudah ada programnya sendiri. Ini akan bantu. Iya kan tergantung lokasi. Ada Pemda, Pemprov dan K/L (kementerian dan lembaga), enggak hanya konsentrasi saja. Di seluruh Indonesia juga termasuk Papua," tandas dia.

2 dari 2 halaman

Percepat Penyediaan Rumah bagi PNS, BJB Modifikasi Produk KPR

Jokowi Panggil Dirut Bank Bahas Pengadaan Rumah PNS, TNI dan Polri — Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas percepatan pengadaan rumah tinggal bagi ASN/PNS, TNI, dan Polri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/4). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) terkait penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, pada Senin sore ini. Selain menteri terkait, hadir pula dalam ratas tersebut sejumlah direktur utama perbankan nasional dan daerah.

Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan yang hadir dalam ratas tersebut menyatakan, selama ini pihaknya telah memberikan pembiayaan untuk proyek perumahan TNI. Namun dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat penyediaan rumah untuk ASN, TNI dan Polri menjadi peluang BJB untuk menggenjot penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).

‎"Kita menangkap peluang yang ada yang dibicarakan Bapak Presiden kita. Kita selama ini ada kerjasama dengan TNI dan Asabri untuk proyek perumahan. Kita siap tangkap, kok peluang untuk perumahan pegawai negeri," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dia mengungkapkan, pada tahun ini BJB menargetkan peningkatan pembiayaan untuk perumahan sebesar 10 persen.‎ "10 persen untuk peningkatan target kita tahun ini. Itu hampir Rp 2 triliun," lanjut dia.

Untuk mencapai target tersebut dan merealisasikan arahan Presiden Jokowi untuk mempercepat penyediaan rumah bagi para abdi negara ini, Irfan menyatakan akan melakukan modifikasi terhadap produk pembiayaan perumahan yang dimiliki oleh BJB.

"Ini peluang emas untuk kita. Mungkin‎ produknya kita sesuaikan, kita modifikasikan sesuai kebijakan pemerintah. Kita mendukung proyek pemerintah," tandas dia.