Sam Aliano, Pengusaha yang Ngidam Jadi Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Nama Sam Aliano kembali mencuat dan menjadi bahan pembicaraan publik. Hal itu lantaran baliho dengan wajahnya terpampang di sejumlah titik di Ibu Kota.

Di baliho tersebut tertulis “Calon Presiden 2019”. Tak hanya itu terdapat sejumlah janji yang menyedot perhatian. Janji tersebut Indonesia bebas utang dan umrah gratis per satu orang.

Mengutip dari berbagai sumber yang dirangkum, Rabu (18/4/2018), Sam Aliano bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Sam Aliano pernah melaporkan selebritas Nikita Mirzani ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Jumat, 6 Oktober 2017. Hal ini terkait kasus kicauan soal panglima TNI.

Lalu siapakah Sam Aliano?

Sam Aliano merupakan pengusaha berkebangsaan Indonesia keturunan Turki. Pria kelahiran 19 Juli 1974 ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia. Pria berkulit putih ini memulai karier sebagai pengusaha pada 1998.

Ia bekerja sama perdagangan dengan sejumlah ekspatriat asing di Indonesia dan luar negeri. Mengutip samaliano.id, ia mendirikan grup Samco yang bergerak di usaha manufaktur, ekspor-impor, properti, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Pada 2009, semua saham di perusahaan itu diambil alih penuh oleh Sam Aliano.

Pada akhir 2017 memiliki perkembangan hingga ke Indonesia. Tak puas menjadi pengusaha, ia juga berkecimpung di dunia politik. Ia merupakan Bendahara Umum Partai Idaman yang dibangun Rhoma Irama.

Selain itu, ia juga menjabat Bendahara Umum Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) yang merupakan ormas bentukan senator DKI Jakarta Fahira Idris. Sam Aliano juga menjadi pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI).

Terkait janji kampanye untuk menjadi calon presiden 2019 yang akan melunasi utang Indonesia, berapa total utang yang harus dilunasi oleh Sam Aliano?

Total utang pemerintah meningkat menjadi Rp 4.136,39 triliun hingga akhir Maret 2018. Utang itu melonjak Rp 101,59 triliun dari realisasi Februari 2018 sebesar Rp 4.034,8 triliun.

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada Januari 2018 yang senilai Rp 3.958,66 triliun, maka total penambahan utang dalam tiga bulan pertama ini sebesar Rp 177,73 triliun.

Dikutip Liputan6.com dari data APBN kita, Jakarta, Selasa, 17 April 2018, utang pemerintah RI per Maret ini yang sebesar Rp 4.136,39 triliun, terdiri dari pinjaman Rp 779,69 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.356,70 triliun.

Pinjaman senilai Rp 778,69 triliun itu terdiri dari pinjaman luar negeri yang nilainya sebesar Rp 773,91 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,78 triliun.

Pinjaman luar negeri Rp 773,91 triliun bersumber dari pinjaman bilateral yang senilai Rp 331,24 triliun, multilateral Rp 397,82 triliun, pinjaman komersial Rp 43,66 triliun, dan suppliers Rp 1,19 triliun. Sementara dari penerbitan surat utang atau SBN yang senilai Rp 3.356,70 triliun hingga akhir Maret ini, berasal dari SBN berdenominasi rupiah senilai Rp 2.416,02 triliun dan denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp 940,68 triliun.