Beragam Alasan 14 Proyek Ini Keluar dari Daftar PSN

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan 14 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ada sejumlah alasan mengapa proyek-proyek tersebut dicoret dari daftar PSN.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, salah satu proyek yang dicoret seperti jalan tol Waru-Wonokromo-Tanjung Perak sepanjang 18,2 km.

Alasannya, pemerintah daerah (pemda) tidak menginginkan proyek senilai Rp 11,1 triliun tersebut dibangun sehingga penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tidak kunjung selesai.

"Salah satunya Waru-Monokromo-Tanjung Perak karena masalahnya berlarut-larut. Karena pemda tidak ingin bangun itu, sehingga RTRW belum disesuaikan. Sehingga ini tidak mungkin dilakukan pembangunan pada kuartal III 2019," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Kemudian, Bandara Sebatik di Kalimantan Utara. Proyek ini dikeluarkan dari PSN karena lokasinya berdekatan dengan Bandara Nunukan sehingga pembangunannya dianggap belum menjadi prioritas.

"Bandara Sebatik tidak diusulkan karena ternyata Bandara Sebatik dekat dengan Bandara Nunukan," lanjut dia.

Contoh lain, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke. Alasannya proyek ini dihapus dari proyek strategis nasional karena masih butuh penyempurnaan dalam kajiannya serta masalah lahan yang tidak kunjung selesai.

"Alasan KEK Merauke ini masih butuh penyempurnaan kajian masterplan. Karena masih ada lahan produksi pangan, masalah lahan ini kan tidak cepat. KEK Merauke ini masih bisa didorong melalui PP (peraturan pemerintah) sendiri. Kalau diselesaikan bisa melalui jalur PP," kata dia.

Selain itu, proyek mass rapid transit (MRT) Jakarta Koridor East-West di DKI Jakarta. Proyek ini dicoret karena masih dalam proses kajian, sehingga diperkirakan pada kuartal III 2019 pembangunannya belum bisa dimulai.‎

"MRT East-West ini masih proses kajian, sehingga sekarang dibangun prosesnya lama. Sehingga kami yakin kuartal II 2019 belum bisa dilakukan fisik. Tapi bukan tidak dibangun. Ini tetap kita dorong, dan menjadi program RPJMN," ujar dia.