BI Terbitkan Aturan Baru bagi Pelaku Operasi Moneter, Berikut Penjelasannya

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan Penyempurnaan Operasi Moneter melalui PBI No.20/5/PBI/2018. PBI tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI, Rahmatullah mengatakan terdapat tiga substansi penyempurnaan ketentuan operasi moneter dalam PBI baru tersebut.

Pertama, penggabungan ketentuan operasi moneter konvensional dan syariah. Kedua, penghapusan FDR (Financing To Deposit Ratio) sebagai syarat Operasi Pasar Terbuka (OPT) syariah dan memasukkan ketentuan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valuta asing (valas).

"Ketiga, penguatan perizinan kepesertaan dalam operasi moneter. Penyempurnaan ketentuan Operasi Moneter tersebut sejalan dengan upaya reformulasi kebijakan moneter secara berkesinambungan yang ditempuh BI sejak 2016," kata Rahmatullah di Gedung BI, Jakarta, Senin (23/4/2018).

Sementara itu, untuk meningkatkan governance dan compliance dalam pelaksanaan operasi moneter, BI mewajibkan peserta dan lembaga perantara operasi moneter memperoleh izin dari BI.

"Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter meliputi aspek kelembagaan, aspek infrastruktur, aspek kompetensi sumber daya manusia dan aspek manajemen risiko," ujarnya.

Rahmatullah menjelaskan, persyaratan tersebut tidak berlaku bagi bank yang sudah menjadi peserta operasi moneter.

"Empat kriteria utama bagi bank-bank atau pelaku pasar yang telah mengikuti operasi moneter saat ini tidak ada perubahan karena secara umum, mereka telah memenuhi persyaratan ini," ujarnya.

Reporter : Yayu Agustini Rahayu Achmud

Sumber : Merdeka.com