Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Tumbuh 88 Persen

Bersama Dua Menteri, Puan Maharani Bahas Bansos Pangan — Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (16/1). Rapat koordinasi ini membahas pelaksanaan bantuan sosial (bansos) pangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Salah satu pengeluaran terbesar dalam belanja pemerintah pada kuartal I 2018 ini adalah bantuan sosial. Ekonom melihat bahwa di tahun politik ini tingginya belanja pemerintah untuk bantuan sosial sangat tidak elok.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susanto menjelaskan, dari semua jenis belanja yang dilakukan pemerintah, realisasi belanja pemerintah yang paling tinggi adalah belanja untuk pembayaran bunga utang.

"Secara persentase realisasi belanja pemerintah bayar bunga utang. Selama triwulan I 2018 sudah mencapai 28 persen dari target satu tahun. Itu paling tinggi. Bukan bayar pokok utangnya, tetapi bayar bunga ya," ungkapnya di Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Realisasi terbesar kedua adalah untuk bansos dengan realisasi 23,2 persen dari target 2018.

Akhmad mengungkapkan, jika menilik dari pertumbuhan, maka belanja untuk bansos sangat mencolok yakni mencapai 88 persen.

"Tahun ini tumbuh 88 persen. Tahun lalu cuma tumbuh 3 persen. Pada 2016 pertumbuhan negatif 38 persen. Pertumbuhan belanja untuk bansos ini hanya kalah dari realisasi bayar bunga utang," kata dia.

Meskipun tingginya pertumbuhan belanja untuk bansos ini tidak di jelek, menurut dia, fenomena ini tidak elok menjelang tahun politik.

"Tapi enggak bagus kalau semata-mata untuk tujuan politik. Dilakukan sporadis karena mendekati tahun politik. Sambil jalan ketemu orang di jalan, dikasih," ujar dia.

"Karena bantuan sosial itu mesti terencana siapa yang dikasih, kenapa dikasih, dan kalau dikasih dia jadi seperti apa. Bukan sambil jalan-jalan kasih uang. Paket sembako, kuponnya dibagikan presiden sambil jalan dibagi-bagi. Bukan seperti itu kita mengelola sebuah anggaran," tegasnya.

Selanjutnya, realisasi belanja nonmodal mencapai 13,3 persen dari target sepanjang 2018. Sayangnya belanja modal justru melambat. Realisasi belanja modal cuma sekitar 4,8 persen, pertumbuhannya pun minus 18 persen.

2 dari 2 halaman

Realisasi Penerimaan

20161116- Pemerintah akan Gandeng Swasta untuk Bangun Infrastruktur-Jakarta- Angga Yuniar — Sejumlah material bangunan dipersiapkan di proyek jalan layang Blok M-Tendean di Jakarta, Rabu (16/11). Tahun ini porsi belanja infrastruktur naik menjadi 15,2 persen dan mencapai 18,6 persen pada tahun depan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara realisasi penerimaan negara melambat. Realisasi penerimaan pajak pada kuartal pertama tahun ini sebesar 16,19 persen atau tumbuh 11 persen. Namun, rebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu yang meskipun realisasi cuma 15,60 persen, tapi tumbuh 16 persen.

Demikian halnya dengan penerimaan negara dari nonpajak. Realisasi penerimaan nonpajak kuartal pertama tahun ini sebesar 25,81 persen atau tumbuh 24 persen, tapi pertumbuhan lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 34 persen meski realisasi penerimaan nonpajak hanya 22,90 persen.

Meskipun demikian, dia mengakui ada perbaikan dalam belanja pemerintah pusat. Realisasi belanja pegawai di kuartal pertama tahun 2018 sebesar 17,76 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, 17,61 persen.

Realisasi belanja barang 10,38 persen, periode yang sama tahun lalu sebesar 10,71 persen. Belanja sosial 23,16 persen, periode yang sama tahun lalu 17,46 persen. Sementara, realisasi belanja pemerintah pusat 16,08 persen,sedangkan pada periode yang sama tahun lalu, 14,98 persen.

Secara umum, share belanja Pemerintah Pusat pada kuartal pertama tahun 2018 antara lain, untuk membayar bunga utang 29 persen, belanja pegawai 17 persen, belanja barang 15 persen, belanja untuk subsidi 11 persen, belanja modal 4 persen, belanja lain, 0 persen.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan pagu anggaran belanja pegawai, termasuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp 347,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.