Urus Izin Usaha Fintech di RI Masih Ruwet, Ini Buktinya

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakaan saat ini baru segelintir perusahaan fintech yang telah terdaftar di dalam sistem OJK. 

"Jadi ada 44 yang terdaftar di OJK. Tapi kan dari segi jumlah fintech lebih dari 180 perusahaan. Artinya, belum ada setengahnya yang terdaftar ke dalam OJK," kata Bhima.

Bhima mengungkapkan, para pelaku industri fintech kebanyakan mengeluhkan soal rumitnya birokrasi.

"Ada beberapa keluahan dari teman-teman di fintech, salah satunya sih ada perizinan yang cukup rumit dalam hal pendaftaran. Jadi mereka mengurus perizinannya tuh makan waktu dan makan biaya," ujarnya.

Bhima mengungkapkan, ada sekitar 14 kementerian dan lembaga (K/L) yang memegang andil dalam proses regulasi fintech. Perusahaan harus mengurus administrasi di 14 K/L tersebut.

"Bayangkan ada 14 K/L, jadi kayak pendaftaran untuk sistem pembayarannya ke BI, untuk pembayaran pinjam meminjam ke OJK. Nanti untuk pendaftaran soal aplikasinya di Kemenkominfo, izin lainnya ada di Kementerian Perdagangan dan segala macam. Jadi 14 K/L itu aturan tentang fintech-nya tumpang tindih," keluhnya. 

Bhima menyayangkan regulator yang terkesan lamban mengelola fintech di Tanah Air. Padahal, kemajuan teknologi semakin hari semakin berjalan cepat dan tidak terbendung.

"Sedangkan perubahan teknologinya begitu cepat, jadi kalau saya daftar hari ini, setahun baru selesai kan? Padahal teknologinya sudah berubah. (Begitu dapat izin) Saya sudah harus daftarin teknologi yang terbaru lagi. Nah itu yang membuat birokrasinya menjadi penghambat fintech untuk mendaftar," jelasnya.

Selain itu, proses pendaftaran juga memakan dana yang tidak sedikit. Sebab pendaftaran memerlukan beberapa proses yang melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pengecekan sistem kemanan.

"Mengecek soal kemanan sistem itu biasanya pakai pihak ketiga. Jadi untuk start up yang modalnya masih kecil mendaftarkan fintech itu butuh biaya yang cukup mahal karena ada uji sistem biar gak bisa di hack sistemnya, keamanan data nasabah dan segala macam. Nah itu yang jadi hambatan, birokrasi dan mahalnya perizinan," jelas Bhima. 

Selain itu, perusahaan juga harus memakai jasa konsultan hukum dan bidang lainnya selama proses pendaftaran hingga memperoleh izin.

"Tiap fintech-nya beda, tergantung makin rumitnya teknologinya dia makin mahal (biayanya). Ya harus nyewa konsultan bidang hukum, konsultan bidang IT, ya itu kan cukup menguras kantong juga buat start up," paparnya. 

Bhima mengatakan, seharusnya BI dan OJK tidak mengedepankan ego sektoral dalam mengelola perizinan fintech.

Dia menyarankan, seharusnya BI bersama OJK membuat perizinan fintech satu pintu. Hal itu bisa mengharmonisasikan seluruh aturan mengenai fintech yang selama ini masih tumpang tindih.

"Karena masalahnya itu belum ada satu pintu perizinan, belum ada single window policy. Jadi BI juga punya kewenangan, OJK juga punya kewenangan, masih ada ego sektoral di situ. Jadi proses perizinannya makan waktu lama," paparnya. 

Menurut Bhima, akan lebih baik jika BI bersama OJK membentuk satgas khusus untuk mengurus pendaftaran fintech.

"Harusnya memang dibentuk single window policy atau perizinan terpadu satu pintu, jadi antara BI dan OJK membentuk satgas khusus fintech. Jai pendadftarannya satu pintu. Itu di Thailand seperti itu, kemudian di Australia seperti itu juga. Makanya perkembangan fintech di sana cukup pesat karena perizinannya hanya dalam satu pintu tadi," terangnya. 

Selain itu, Bhima memandang BI dan OJK ada kecenderungan untuk menghentikan operasional (suspend) fintech. Padahal, akan lebih baik jika fintech dibiarkan berjalan selama proses.

"Jadi banyak banget fintech yang udah mau daftar nih, tapi kan harusnya operasionalnya bisa jalan dulu lah, tiba-tiba di suspend, dihentikan sementara operasinya kayak waktu itu ada Tokopedia, ada Grab Pay. Pendekatannya OJK dan BI ke arah melarang dulu dibandingkan merangkul. Makanya enggak banyak fintech yang terdaftar dalam sistem," tandasnya.