YLKI: Gojek dan Grab Tak Boleh Tentukan Tarif Bersama

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memandang persaingan sehat antar aplikator transportasi online menjadi salah satu poin penting untuk dibahas. Campur tangan regulator terutama pemerintah diperlukan agar tidak ada pihak dikorbankan dan berdampak buruk kepada banyak pihak.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, persaingan antar aplikator terkait dengan penentuan tarif tak boleh dibiarkan karena bisa menuju monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

”Seperti praktek kartel. Jadi dua aplikator (Gojek dan Grab) duduk bersama untuk menentukan tarif bersama itu tidak boleh karena itu melanggar undang-undang tersebut,” ucap Tulus dalam keterangan tertulis, Jumat (27/4/2018).

Undang Undang (UU) yang dimaksud adalah UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kartel termasuk di dalamnya.

Jika bukan kartel, yang terjadi saat ini berupa pemberian insentif (termasuk subsidi) jor-joran oleh aplikator kepada mitra pengemudi. Pada saat yang sama, tarif kepada masyarakat ditekan serendah mungkin.

Praktik perang tarif itu juga termasuk persaingan usaha tidak sehat dan cenderung bermotif monopoli. Sebab biasanya ditujukan untuk mematikan pesaing dan berpotensi jangka pendek sehingga bisnis terancam tidak berkelanjutan (sustainable).

”Dalam hal tarif harus ada keadilan tarif untuk driver, aplikator, dan konsumen,” Tulus menegaskan.