Sering Terjebak Macet Proyek LRT Jabodebek? Begini Penjelasan Adhi Karya

LRT Cibubur-Cawang — Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) di kawasan Kampung Rambutan, Jakarta. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Pengerjaan Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang digarap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk seringkali menimbulkan dampak kemacetan di sisi jalan proyek. Itu disebabkan oleh menyempitnya lebar jalan akibat proyek yang banyak memakan bahu jalan.

Adapun beberapa daerah kerapkali dilanda kepadatan lalu lintas akibat adanya proyek konstruksi LRT, seperti di jalan MT Haryono, Tebet, dan area di sekitar Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Adhi Karya, Adhi Karya Agus Karianto mengatakan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dianalisis lebih lanjut, seperti, beberapa pedestrian di jalan MT Haryono yang belum dapat mereka kerjakan.

"Itu kita masih ada proses konsultasi dengan Ditjen Cipta Karya (Kementerian PUPR), Dinas Perhubungan dan Ditjen Bina Marga (Kementerian PUPR). Kalau sudah, kita kerjakan langsung, itu pagarnya kita lepas," ungkap dia di Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Sementara itu, Agus melanjutkan, problem penyempitan jalan juga menimpa kawasan Cawang, di mana di sana terdapat pertemuan dua lintasan layanan. "Di depannya BNN itu ada penyempitan agak lama. Jika ditargetkan, akhir Juli sudah bisa normal," tambahnya.

Selain MT Haryono dan Cawang, dia menambahkan, sumber kemacetan utama itu ada di jalur proyek LRT dari Cawang menuju Kuningan. Untuk ruas lain, semisal di jalan Rasuna Said, Agus mengatakan, kepadatan sudah bisa terurai karena U-Shape Girder sudah terpasang di sana.

Dia menyampaikan, total U-Shape Girder yang disediakan untuk proyek LRT sebanyak 2.844 buah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 65 persen sudah terpasang, dan 70 persen telah terproduksi.

"Jadi ada 1.990 yang sudah terproduksi per hari ini (untuk proyek LRT). Untuk target keseluruhannya, mungkin sampai September 2018 sudah selesai," pungkas dia.

2 dari 2 halaman

Dapat Subsidi, Harga Tiket LRT Jabodebek Rp 12.500 per Orang

Melihat Kereta LRT Terparkir di Jalur Kelapa Gading-Velodrome — Aktivitas pekerja proyek pengerjaan Light Rail Transit (LRT) di Jalur Section 5A, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (18/4). Kondisi dua gerbong kereta LRT masih terbungkus plastik. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menargetkan moda transportasi Light Rail Transit (LRT) Jabodebek akan beroperasi pada 2019. Harga tiketnya sekitar Rp 12.500 per orang per sekali jalan.

Harga tersebut, diakuinya, sudah mendapat subsidi dari pemerintah sebesar 50 persen dari harga normal sebesar Rp 25 ribu per orang per sekali jalan. Namun ini belum menjadi keputusan secara mutlak.

"Real price-nya itu kira-kira Rp 25 ribu, jadi ada subsidi 50 persen. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan," terang Budi Karya saat meninjau proyek LRT Jabodebek yang dikerjakan Adhi Karya di Jakarta, Minggu (29/4/2018).

Saat ini, total progres pembangunan LRT oleh PT Adhi Karya Tbk sudah mencapai 37 persen. Rinciannya, lintas layanan I Cibubur-Cawang sebesar 60 persen. Lintas layanan II, Cawang-Dukuh Atas 22 persen, dan lintas layanan III dari Cawang sampai Bekasi Timur sudah dikerjakan 40 persen.

Lebih jauh Budi Karya mengatakan, kehadiran transportasi publik seperti LRT Jabodebek, Masa Rapid Transit (MRT), dan kereta api mampu mengurangi kemacetan di Ibu Kota, sekaligus mempermudah aksesibilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain.

"Sebut saja satu mobil itu paling tidak bisa jalan dengan kecepatan 40 km per jam. Dengan LRT, katakanlah dari Bintaro ke pusat kota, jaraknya yang sekitar 30 km itu bisa kurang dari 1 jam," tuturnya.

Upaya lain pemerintah mengurai kemacetan, kata Budi Karya, rekayasa sistem ganjil genap yang telah diterapkan pada tiga ruas tol, yakni Cibubur, Bekasi, dan Tangerang terbilang berhasil. Menurutnya, itu sudah bisa meningkatkan kecepatan dari jumlah kendaraan yang melintas di jalan-jalan tol tersebut.

Oleh karena itu, dia mengatakan, pemerintah harus lebih komprehensif lagi dalam memperbanyak sarana dan prasarana angkutan umum, serta dapat mengintegrasikan dengan baik segala moda transportasi publik tersebut.