KEIN: Konsep Ekonomi Umat Bisa Tekan Ketimpangan di RI

Ketua KEIN Soetrisno Bachir menyampaikan orasi ilmiahnya di acara Muzakarah Pemberdayaan Ekonomi Keumatan Dalam Bingkai NKRI di Kota Medan, Minggu (29/4/2018). (Foto: Liputan6.com/Reza Effendi)

Liputan6.com, Medan - Pemerintah secara resmi menetapkan Program Pemerataan Ekonomi sebagai proyek strategis nasional. Penetapan ini dianggap tepat karena menurut data Bank Dunia tahun 2015, Indonesia merupakan negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi ketiga di dunia setelah Rusia dan Thailand.

Dalam data tersebut juga dijelaskan Gini rasio di Indonesia mencapai 0,39 dan indeks gini penguasaan tanah mencapai 0,64. Selain itu, 1 persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional, sedangkan 0,1 persen pemilik rekening menguasai 55,7 persen simpanan uang di bank.

Dengan demikian maka ekonomi di Indonesia saat ini hanya dinikmati 10-20 persen kelompok dengan penghasilan teratas.

Melihat kondisi tersebut, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengusulkan harus ada konsep ekonomi baru untuk menekan angka ketimpangan di Indonesia, salah satunya adalah konsep ekonomi umat.

Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan, konsep ekonomi umat memiliki inisiatif memperkuat kemitraan antara pesantren, UMKM, organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan menggandeng pihak swasta nasional, BUMN dan kementerian serta lembaga.

“Sehingga terjadi kerja sama yang saling-menguntungkan, meningkatkan skala ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mengatasi kesenjangan yang ada di Indonesia,” kata Soetrisno dalam orasi ilmiahnya di acara Muzakarah Pemberdayaan Ekonomi Keummatan Dalam Bingkai NKRI yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, Minggu (29/4/2018).

Menurut Soetrisno, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia tentunya memiliki potensi untuk membangun peradaban ekonomi yang lebih baik, islami dan berpihak pada rakyat.

Namun kenyataannya peradaban ekonomi yang berkembang adalah peradaban yang berasal dari bangsa-bangsa lain yang non islam. Maka dari itu, Soetrisno mengajak para umat islam untuk menerapkan konsep ekonomi umat.

2 dari 2 halaman

Tidak terbatas satu agama

Walaupun dalam hal ini, sistem ekonomi umat sebenarnya tidak terbatas pada satu agama saja. Lebih luas, konsep ekonomi ini merupakan konsep ekonomi yang mengiplementasikan semangat gotong royong masyarakat yang biasanya hanya dilakukan dalam konteks sosial, namun bisa mulai diterapkan dalam kegiatan berekonomi.

“Untuk merealisasikannya, umat islam perlu mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian Indonesia, sehingga bisa mempercepat terciptanya pemerataan ekonomi yang membuat kehidupan masyarakat lebih sejahtera, adil, dan makmur,” ucapnya.

Soetrisno menegaskan, Pemerintah perlu mendorong umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia tidak hanya menjadi penonton dan konsumen, namun mampu bergeser menjadi aktor utama dan produsen dalam setiap kegiatan perekonomian Indonesia.

“Indonesia memiliki kapabilitas untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang bisa menyejahterakan rakyat Indonesia. Peran umat Islam sangat dibutuhkan dalam terwujudnya pemerataan, karena ajaran Islam bukan hanya melakukan kegiatan beribadah, tetapi juga harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berekonomi,” terangnya.

Muzakarah Pemberdayaan Ekonomi Keummatan Dalam Bingkai NKRI yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara juga menghadirkan pembicara lain seperti Anggota DPR RI Gus Irawan Pasaribu dan Teguh Juwarno.