Jokowi Akan Buka Musrenbangnas RKP 2019

20151021-Presiden Joko Widodo. — Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah kembali menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Rencananya Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‎akan membuka rapat besar tersebut, didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Acara Musrenbangnas RKP 2019 berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018). Selain Jokowi-JK, para menteri Kabinet Kerja dijadwalkan hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan menteri lainnya.

"Pak Jokowi masih diagendakan hadir di sini (Musrenbangnas)," kata salah seorang Paspampres yang enggan disebutkan namanya itu kepada Liputan6.com, Jakarta, hari ini.

Berdasarkan pantauan, pukul 07.00 WIB ini, ruang Puri Agung Hotel Grand Sahid yang akan menjadi tempat acara sedang di sterilkan. Di luar, penjagaan pun amat ketat dari gabungan aparat keamanan. Dua unit panser disiagakan untuk menjaga berlangsungnya acara.

Musrenbangnas juga mengundang para Kepala Lembaga dan Lembaga Negara, seluruh Gubernur, Bupati atau Wali Kota, serta Kepala Bappeda Provinsi untuk ikut terlibat dalam penyusunan RKP 2019.

Jokowi diagendakan memberi arahan dalam Musrenbangnas pada pukul 09.45 WIB, setelah laporan pelaksanaan Musrenbangnas 2018 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan penyerahan P2D Tahun 2018 oleh Jokowi.

Presiden ‎juga akan berdialog dan mendengar cerita inspiratif dari pelaku pembangunan untuk mendapat masukan dalam penyusunan RKP 2019.

2 dari 2 halaman

5 Prioritas Pembangunan Nasional pada 2019

Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Liputan6.com/Pool/Eko)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan lima prioritas nasional ‎dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Salah satu poinnya adalah mengentaskan kemiskinan.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam RKP 2019 yang mengusung tema pemerataan untuk pertumbuhan berkualitas, Bappenas telah mengusulkan lima prioritas nasional, 24 Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP).

Lima prioritas nasional tersebut adalah pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.

"Penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019," kata Bambang, di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

‎Bambang merinci, persentase penduduk miskin masih tinggi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan menurun, angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni sebesar 5,50 persen.

Sebab itu, upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Bappenas sebagai sistem integrator melihat upaya pengurangan kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses serta permukiman yang layak.

Terkait dengan pemerataan, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi.

"Dengan kata lain, agenda pembangunan nasional akan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan menuju kesetaraan," lanjutnya.

Hal ini tentu saja harus dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan dan potensi lokal setempat. Beberapa persoalan kesenjangan wilayah di antaranya terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa, melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan, kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antarwilayah, serta terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.