Rupiah Tertekan, Sri Mulyani Cs Yakinkan Sistem Keuangan RI Aman

Liputan6.com, Jakarta - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) blak-blakan mengenai kondisi perekonomian Indonesia terkini di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah. Secara tegas, empat instansi keuangan Indonesia yang merupakan anggota KSSK menyebut bahwa sistem keuangan Indonesia pada tiga bulan ini dalam kondisi stabil dan terkendali.

"Sistem keuangan dalam kondisi stabil dan terkendali pada kuartal I-2018 walaupun ada tekanan pada pasar keuangan yang mengalami peningkatan menjelang akhir April ini," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers KSSK di kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Empat instansi keuangan anggota KSSK meliputi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sri Mulyani memaparkan, sistem keuangan Indonesia yang stabil dan terkendali ini ditopang oleh fundamental ekonomi nasional yang kuat, kinerja lembaga keuangan membaik, serta kinerja emiten di pasar modal yang stabil.

"Fundamental ekonomi pada kuartal I ini tetap kuat tercermin dari tingkat inflasi yang terjaga sesuai target inflasi 2018 sebesar 3,5 plus minus 1 persen. Kedua, kondisi APBN yang terus terjaga, defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer APBN yang jauh lebih kecil dibanding kuartal I-2017," jelasnya.

Bisa ditunjukkan dengan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tumbuh 15,03 persen dan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tumbuh sebesar 20,12 persen tanpa tax amnesty.

Selain itu, fundamental ekonomi Indonesia tetap stabil, diakui Sri Mulyani tercermin dari momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut dengan konsumsi dan investasi, ekspor yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5,4 persen di 2018.

"Defisit anggaran kita jaga sesuai target APBN 2018 sebesar 2,19 persen terhadap PDB, defisit transaksi berjalan di bawah batas aaman 3 persen dari PDB. Cadangan devisa sebesar USD 126 miliar pada akhir kuartal I atau setara dengan pembiayaan 7,9 bulan impor atau 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sebesar 3 bulan impor," jelasnya.