Keheranan Sri Mulyani, Dana Pendidikan Besar tapi Masih Ada Sekolah Rusak

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku heran mengetahui masih ada sekolah di daerah yang kondisinya tidak memadai untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Padahal, dana pendidikan yang disiapkan pemerintah besar.

Hal tersebut dia sampaikan saat menyerahkan hasil lelang barang pejabat negara untuk pembangunan 2 ruang kelas SDN Cipinang 3 Bogor kelas jauh.

Sri Mulyani mengatakan, besarnya anggaran untuk pendidikan pada kenyataannya belum mampu menciptakan ruang kelas yang layak bagi anak-anak Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, masih sama dengan kondisi 10 tahun lalu padahal jumlah anggaran yang dikucurkan semakin besar.

"Saya sebetulnya melihat tayangan Yappika dan SDN Cipinang 3 Bogor kelas jauh, rasanya agak bergejolak yang saya tahu 10 tahun lalu mengelola anggaran pendidikan sekitar Rp 155 triliun dan tahun ini Rp 440 triliun dan kita masih melihat sekolah yang kondisinya masih sangat tidak sesuai dengan kriteria kita untuk memberi ruang belajar dan mengajar yang baik kepada anak didik di Indonesia," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Sri Mulyani mengatakan, dirinya selalu mempertanyakan manfaat penggunaan anggaran yang cukup besar setiap kali mendapat tayangan mengenai infrastruktur sekolah yang tidak layak. Selain itu, peran pemerintah daerah yang seharusnya memberi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan juga dinilai belum berdampak besar.

"Setiap kali saya mendapat tayangan sekolah yang belum layak saya selalu bertanya di mana anggaran pendidikan itu pergi. Bagaimana penggunaannya dan juga komitmen pemda untuk juga mengalokasikan 20 persen APBD-nya sehingga seharusnya bisa memulai secara bertahap perbaikan fasilitas belajar mengajar dan tentu juga meningkatkan kesejahteraan guru," jelasnya.

Hingga kini, ada sebanyak 200.000 ruang kelas sekolah di seluruh Indonesia yang tergolong rusak parah dan rusak sedang. Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengajak kementerian terkait dan pemerintah daerah dapat memetakan berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki ruang kelas yang tidak layak di Indonesia.

"Kita ingin sampaikan lebih dari 200.000 ruang kelas yang rusak sedang dan rusak parah. Itu memang 10 tahun lalu sudah diindikasikan seperti itu. Tentu kita berharap dengan kementerian dan pemerintah daerah terkait bisa dibuatkan semacam atau peta atau monitoring berapa sebenarnya anggaran keluar untuk perbaiki ruang kelas yang mana," jelasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com