Pemerintah Lelang 6 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus pada Juni

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melelang enam wilayah pertambangan pada bulan depan. Pemerintah akan memprioritaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola wilayah pertambangan tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM  akan melelang enam wilayah pertambangan yang sudah pernah digarap pada bulan depan, dengan status Wilayah Izin  Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). "Bulan depanlah. Jumlah akan dilelang WIUPK 6‎,‎" kata Bambang, di Jakarta, Senin (7/5/2018).

Sebelum dilelang, WIUPK akan ditawarkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlebih dahulu.  Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara.

"Berdasarkan Undang-Undang harus penawaran dulu, jadi nanti kita penawaran dulu ke BUMN BUMD," ujar Bambang.

Bambang melanjutkan, jika BUMN atau BUMD tidak meminati WIUPK yang ditawarkan pemerintah pusat, WIUPK tersebut akan dilelang secara umum. Sementara jika ada BUMN dan BUMD yang meminati satu wilayah izin usaha pertambangan khusus secara bersamaan maka juga akan dilakukan lelang ‎dengan peserta keduanya.

"Kalau meminta lebih dari satu nanti dilakukan lelang‎ antara BUMN BUMD. Tapi kalau enggak ada lolos semua nanti dilelang secara umum,‎" ujar Bambang.