Jokowi: Dana Rp 187 Triliun buat Bangun Desa, Jangan Balik ke Jakarta

Jokowi Tinjau Program Padat Karya Tunai di Desa Pematang Panjang — Presiden Jokowi meninjau pembangunan akses jalan menuju persawahan yang berada di Desa Pematang Panjang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Liputan6.com/Pool)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2018). Jokowi mengingatkan agar dana desa yang telah dikucurkan dari 2015-2018 dengan total Rp 187 triliun digunakan sebaik-baiknya.

Dia merinci, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 20 triliun pada 2015. Jumlahnya meningkat di tahun berikutnya sebesar Rp 47 triliun. Selanjutnya di 2017, mengucur sebesar Rp 60 triliun. Targetnya anggaran dana desa sebesar Rp 60 triliun pada 2018. Totalnya, kata Jokowi yaitu Rp 187 triliun.

"Artinya saya ingin memberikan arti uang dana itu dorong ke desa supaya perputaran ada di desa dan lingkup kecamatan dan kabupaten," kata Jokowi saat membuka acara rakornas tersebut.

Jokowi berharap, dana desa Rp 187 triliun tersebut bisa digunakan untuk masyarakat desa dan tidak dikembalikan lagi ke pemerintah. Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo itu menitipkan pesan agar anggaran ini bisa mensejahterakan masyarakat desa.

"Saya titip penggunaaan anggaran itu tolong dana desa Rp 187 triliun jangan sampai kembali ke Jakarta," paparnya.

Lebih jauh Jokowi mencontohkan, para kepala daerah harus bisa memanfaatkan dana desa dalam bentuk program atau rembuk desa yang melibatkan masyarakat. Jika membuat jalan, sambungnya, membutuhkan logistik seperti pasir, bisa membeli penjual pasir lokal.

"Uang bisa beredar berputar. Beli semen di desa kecamatan ada beli di situ," kata Jokowi.

Reporter : Intan Umbari Prihatin

Sumber : Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Jokowi juga meminta para kepala desa untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa di lingkungannya, yaitu dengan cara mempekerjakan masyarakat.

"Gunakan 100 persen dari pekerja desa. Sehingga uangnya beredar muter terus. Kalau itu terus Rp 187 triliun muter di desa terus. Artinya uang beredar akan bertambah. Dipastikan akan naik, konsumsi akan naik. Jangan sampai bangun jalan, beli batu belinya batu di kota," saran eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi pun sudah meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo untuk melakukan padat karya tunai. Dengan begitu, masyarakat di lingkungan desa bisa diberikan upah per minggu.

"Sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Misalnya 100 pekerja 7,4 juta lapangan kerja. Hati-hati dengan dana desa. Kalau penggunaan dana desa akan membuka pertumbuhan ekonomi di Indonesia," kata Jokowi.

Diketahui dalam Rakornas ini diikuti 7200 kepala desa terpilih. Kemudian rakornasi tersebut adalah bagian kerja sama antara Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Presiden Jokowi Minta Dana Desa Tidak Diganggu

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Merdeka.com
Dana Desa