Sukses

Sri Mulyani Targetkan Inflasi hingga 3,5 Persen pada 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, peran aktif pemerintah daerah juga diperlukan untuk menjaga inflasi di masing-masing daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 3,5 plus minus 1 persen. Angka tersebut tidak berbeda jauh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. 

"Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat, pada tahun 2019, pemerintah akan menjaga inflasi pada rentang 3,5 plus minus 1 persen," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat memberi paparan Kerangka RAPBN 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Sri Mulyani mengatakan, dalam mengendalikan inflasi pemerintah juga akan menjaga keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Kemudian, untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional. 

"Pemerintah juga tetap akan mengalokasikan subsidi pangan dan dana cadangan pangan yang digunakan untuk penyediaan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu," ujar dia.

Selain itu, lanjut Menteri Sri Mulyani dalam menjaga inflasi dibutuhkan peran dari seluruh stakeholder dan pemerintah terkait lainnya.

"Peran aktif pemerintah Daerah juga diperlukan untuk menjaga inflasi di masing-masing daerahnya. Pemerintah membangun sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk mendukung pengendalian inflasi," kata dia.

 

Reporter: Dwi Aditya P.

Sumber: Merdeka.com

 

2 dari 2 halaman

Prediksi Inflasi 2018 versi Bank Mandiri

Sebelumnya, Bank Mandiri prediksi inflasi berada di kisaran empat persen pada 2018. Prediksi inflasi itu belum memasukkan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ekonom Bank Mandiri, Anton H. Gunawan menyampaikan hal itu dalam Indonesia Economic dan Market Outlook Q2/2018.

"Ekspektasi inflasi setahu ke depan kami naikkan ke arah empat persen dengan catatan belum memasukkan kemungkinan perubahan dalam administered price misalnya harga BBM karena melihat situasi di pemilu nanti dan harga minyak dunia yang tinggi dan kita agak tinggi asumsinya dalam (APBN) USD 48 per barel sedangkan (harga minyak) Brent sudah USD 70-an per barel," ujar dia di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis 17 Mei 2018.

Anton masih meyakini pemerintah bisa menjaga inflasi stabil pada 2018 dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

"Inflasi rendah dan banyak program termasuk di dalamnya administered price berusaha dijaga supaya tidak naik. sasarannya masyarakat yang pendapatan rendah tidak berkurang daya belinya," ujar dia.

Meski demikian, pemerintah harus memperhatikan harga komoditas yang berangsur-angsur naik. Harga komoditas tersebut akan mempengaruhi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tapi dengan meningkatnya harga komoditi terutama minyak kita harus lebih waspada karena beban meningkat. Kalau beban tidak dimunculkan pada subsidi di anggaran, keliatannya relatif aman. Tetapi ada beban yang di shift ke BUMN itu yang perlu dicermati," ujar dia.

 

 

 

 

Video Terkini