Pemerintah Batal Luncurkan Perizinan Terintegrasi Hari Ini

Kepala BKPM Thomas Lembong (Dok Foto: Herman Zakharia) — Kepala BKPM Thomas Lembong saat mengunjungi kantor Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menunda peluncuran perizinan terintegrasi atau Online Single Submission (OSS) yang dijadwalkan pada hari ini, Senin (21/5/2018). Penundaan tersebut merupakan kedua kalinya, setelah sebelumnya pemerintah berjanji akan meluncurkan OSS pada April lalu.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, kendala penerapan OSS ialah penyatuan seluruh anggota satuan tugas (satgas) dalam satu sistem. Di mana, OSS tersebut menggabungkan lebih dari 600 anggota.

"Ini kan rencananya luas sekali, ambisius sekali membentuk satgas nasional. Sekjen seluruh Kementerian dan Lembaga. Kemudian, sekda seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Jadi, anggota satgas nasional ini sekitar 600 anggota," jelasnya.

Melihat banyaknya jumlah anggota tersebut, pelaksanaan perizinan terintegrasi atau OSS ke depan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah nantinya akan mengelompokkan daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Program seambisius ini sudah pasti harus diimpelementasikan secara bertahap. Sebagai contoh yang mana duluan yang mana belakangan. Dan ini harus dipilih. Terus, program OSS ini kan multidimensi ada aspek percepatan pelayanan izin-izin dan ada aspek lagi yaitu pengawalan proyek prioritas. Jadi memang kompleks sekali," jelasnya.

Namun demikian, Thomas mengatakan, hingga kini pemerintah belum menetapkan daerah mana yang terlebih dahulu menerapkan OSS.

"Sudah jelas pelaksaaan program ini (Online Single Submission) harus diimplementasi secara bertahap tetapi mana tahap satu, mana tahap dua, mana tahap tiga, yang mana daerah di tahap satu, mana tahap berikutnya, itu sedang dibahas," katanya.

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Belum Semua Daerah Jalankan Perizinan Terintergasi pada 20 Mei

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (Dok Foto: Kemenko Bidang Perekonomian)

Pemerintah akan meluncurkan program perizinan terintegrasi atau online single submission (OSS) pada 20 Mei mendatang. Namun sayangnya, belum semua daerah akan menjalankan sistem yang memudahkan investor atau pengusaha untuk mengajukan perizinan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mulai melatih Sumber daya Manusia (SDM) baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bisa menjalankan program perizinan terintegrasi atau online single submission. Pelatihan tersebut akan dimulai pada pekan depan.

"‎Kita melatih dulu, minggu depan kita latih dulu orang orang pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) unit baru untuk mengembangkan itu," ujar dia dalam acara Musrembangnas 2018 di Jakarta, Senin (30/4/2018).

Untuk tahap awal, program perizinan terintegrasi tersebut akan dimulai di sejumlah daerah. Hal ini mengingat masih ada beberapa daerah yang belum siap.

"Enggak semua tapi ada beberapa yang belum. Tapi sebagian besar (melaksanakan), paling ada beberapa yang belum, tapi sebagian besar (siap melaksanakan). Memberikan perizinan di semua daerah kamu pikir urusan mudah," kata dia.

Sebelum benar-benar diluncurkan, lanjut dia, akan ada tahap uji coba dalam pada 10 hari mendatang. Dengan demikian, diharapkan saat peluncuran nanti seluruh sistemnya bisa berjalan dengan baik.

"Kita mungkin seminggu, 10 hari lagi (uji coba)," tandas dia.