Sri Mulyani Targetkan Utang Turun pada 2019

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, utang Indonesia terus alami tren menurun dari tahun ke tahun.

"Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan. Setiap tahun kami tidak boleh utang lebih dari tiga persen dari total kue ekonomi kita," ujar dia pada Kuliah Umum di Kampus IAIN, Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu (26/5/2018), seperti dikutip dari laman Antara.

Ia menuturkan, untuk kue ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto (PDB) di Indonesia saat ini sebesar Rp 14.000 triliun. Ia mengatakan, jika pada tahun sebelumnya, utang Indonesia berada pada angka 2,99 persen, tahun lalu turun menjadi 2,55 persen. Tahun ini kembali turun menjadi 2,19 persen.

"Pemerintah menargetkan pada tahun depan, utang kita bisa turun dua persen dari angka saat ini," kata dia.

Berdasarkan UU Keuangan, ia menuturkan, batas maksimum utang total tidak boleh lebih besar dari 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam negeri. Oleh karena itu, jika melihat PDB Indonesia sekitar Rp 14.000 triliun, batas maksimum utang bisa mencapai Rp 8.400 triliun. "Padahal sekarang utang kita sekitar Rp 4.000 triliun," ujar dia.

Terkait hal itu, ia menyayangkan pernyataan mengenai utang negara yang seakan-akan memojokkan pemerintah. "Utang ini bukan seenaknya Menteri Keuangan, semua sudah diatur dalam Undang-Undang," ujar dia.

Selama ini, menurut dia, utang masa lalu Indonesia juga telah dibayarkan tetapi ada pengajuan utang baru. Ia mengatakan, utang baru itu dampak dari neraca perdagangan dalam negeri yang alami defisit.

"Untuk diketahui, penerimaan negara yang di antara berasal dari pajak dan hibah sebesar Rp 1.890 triliun, sedangkan untuk kebuthan belanja negara sekitar Rp 2.200 triliun. Pada prinsipnya kita mengalami defisit sekitar Rp 325 triliun," ujar dia.

Sri Mulyani menambahkan, tingginya kebutuhan belanja negara tidak lepas dari banyaknya subsidi dari pemerintah yang masih dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi infrastruktur untuk kemudahan hidup masyarakat termasuk untuk perkembangan industri di dalam negeri.