Cegah Stunting Butuh Dukungan Warga dan Organisasi Masyarakat

Bambang Brodjonegoro memaparkan secara rinci terkait arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam ranah pendidikan tinggi.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, ada beberapa peran penting yang dapat diambil oleh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil untuk mencegah stunting atau kurang gizi.

Salah satunya yakni dengan meningkatkan kapasitas program pada perangkat daerah terkait termasuk puskesmas dan dinas kesehatan.

"Banyak yang bisa dilakukan, tapi kalau bicara prioritas dalam waktu pendek bagimana dukungan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan program daerah. Kalau bisa turun sampai ke tingkat desa," kata Bambang dalam diskusi media, Cegah Stunting, Investasi untuk Masa Depan Anak Bangsa, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (28/5/2018).

Bambang menuturkan, pemetaan kontribusi dari organisasi masyarakat sipil untuk interfensi fokus terhadap pencegahaan stunting juga dapat dilakukan. Seperti mengadvokasi kepada pemerintah daerah maupun aparat desa.

"Program dari masyarakat sipil bisa masuk. Kita ingin agar masyarakat bisa memberikan info bisa memberikan masukan, apakah advokasi, atau perbaikan gizi dan kampanye, penguatan kesehatan dan aktivitas mendukung air bersih, banyak sekali bisa dilakukan dan butuh pemetaan jelas," imbuhnya.

"Lainnya tentu pasti sudah biasa dilakukan ke DPR untuk advokasi, tidak hanya pemerintah pusat. Tapi kita fokus dulu ke pemerintah daerah (Pemda). Mengingatkan pemda juga. Jadi menurut saya selain media, harus juga dari pemerintah daerah dan desa," tambah Bambang.

Di sisi lain, kata Bambang Brodjonegoro perlu ada pendampingan dalam perubahan perilaku masyarakat melalui upaya dalam mendukung promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi serta upaya kesehatan berbasis masyarakat.

Sebagai informasi, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis di 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan riset kesehatan dasar menunjukkan sekitar 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Masalah Stunting Bisa Bikin Ekonomi RI Rugi Rp 300 Triliun per Tahun

FOTO: Ketika Kepala Bappenas Berbicara Optimisme di Tahun Politik — Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara pada Economic & Investment Outlook 2018, (17/1). Acara bertajuk Optimisme di Tahun Politik memberikan informasi konprehensif mengenai kondisi ekonomi dan politik. (Liputan6.com/Pool/Eko)

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan dampak stunting sangat berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Apabila jika terus dibiarkan, stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia.Stunting adalah kondisi anak dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama sebagai dampak dari pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

"Stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 200-300 triliun per tahun," kata Bambang pada acara Stunting Summit, "Bersama Cegah Stunting” di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 23 Maret 2018.

Pemerintah Indonesia, kata dia telah menjadikan upaya penurunan stunting sebagai solusi sekaligus investasi untuk menghasilkan SDM yang berdaya saing. Tentunya di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi yang tinggi, serta diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

"Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada anak usia di bawah dua tahun dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019. Sementara di dalam RKP 2018, pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu proyek prioritas nasional," jelas Bambang.

Lanjut Bambang, dalam pelaksanaanya, percepatan penurunan stunting tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan komitmen daerah serta koordinasi lintas sektor dan lintas Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Komitmen daerah sangat penting dalam memastikan progran penurunan stunting dan perlu direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan di daerah. Kepala daerah bersama harus turun tangan mengawal dan memantau pelaksanaan setiap kegiatan penurunan stunting di daerah masing-masing agar berjalan baik dan tepat sasaran," imbuh Bambang.

Untuk itu, mantan Menteri Keuangan tersebut mengajak para kepala daerah didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya untuk berinvestasi dalam menurunkan angka stunting karena berpotensi dapat mencapai keuntungan 48 kali lipat.

"Melalui Stunting Summit Ini, pemenntah berharap dapat menggalang komitmen kepala daerah, serta meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dengan bersama-sama mencegah dan menurunkan prevelensi stunting di Indonesia," terang Bambang.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Jokowi mengampanyekan pencegahan stunting atau kekurang gizi di Puskesmas Bantar Gadung, Sukabumi.

Bambang Brodjonegoro
Pejabat
Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D atau dikenal sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Lihat Selengkapnya
Bambang Brodjonegoro
stunting
Merdeka.com