Sudah Kantongi Izin, Pembangunan Bandara Kediri Bakal Dimulai 2019

Sekteraris Kabinet Pramono Anung (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyatakan, pembangunan Bandara Kediri, Jawa Timur, bisa dimulai pada 2019. Proyek tersebut bisa mulai dibangun karena semua perizinan yang diperlukan sudah dimiliki.

“Harapannya kalau semuanya alhamdulillah berjalan lancar (pembangunan Bandara Kediri) 2019 sudah bisa dimulai,” kata Pramono, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Sebagai orang yang dibesarkan di daerah tersebut, Pramono Anung mengaku dirinya sebelumnya sama sekali tidak pernah membayangkan jika Kediri akan memiliki bandara.

Meskipun ada kendala teknis terkait pembebasan lahan, dia berpendapat kini semua perizinan untuk pembangunan bandara itu telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Begitu juga dengan rekomendasi dari TNI AU juga sudah ada.

“Ada pergeseran (lokasi) sedikit, sehingga konsekuensinya harus membebaskan lahan lagi. Jadi, proses pembebasan lahan akan dilakukan,” ujar Pramono.

Seskab berharap masyarakat mendukung upaya pembebasan lahan tersebut. Ia meminta yang biasa mengganggu agar kali ini tidak mengganggu keinginan warga Kediri memiliki bandara.

“Biarkan kesempatan rakyat yang menikmati, pemilik lahan, pemilik tanah yang menikmati, jangan kemudian makelar-makelar (tanah) yang bergentayangan yang menikmati,” ujarnya.

Pramono meyakini jika masyarakat mendukung, pembangunan bandara ini akan terwujud dan Kediri akan menjadi salah satu kota yang maju.

“Harapannya daerah ini betul-betul berkembang menjadi daerah industri baru, daerah ekonomi baru. Sehingga ekonomi kita tidak hanya terkonsentrasi di Sidoarjo dan Surabaya, tetapi di wilayah Karesidenan Kediri ini juga bisa akan bisa berkembang,” kata Pramono Anung.

2 dari 2 halaman

Bangun Tol Kertosono-Kediri

Tol Ngawi-Kertosono (Dok Foto: Website Kementerian PUPR)

Pramono menambahkan, pemerintah akan segera juga dibangun tol dari Kertosono ke Kediri-Tulungagung.

Karena itulah, ucapnya, pemerintah akan menyelesaikan permasalahan terkait rencana tersebut. Ini harus bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Tentunya atas perintah Presiden Joko Widodo.

“Saya, Pak Basuki dan pak Budi Karya ini termasuk yang selalu mendampingi Presiden keliling ke mana saja," katanya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur saat ini tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa.

“Dulu orang di Sulawesi Selatan tidak pernah membayangkan punya kereta api, sekarang mereka punya kereta api, jalan tol di Sumatra, jalan tol di Kalimantan, dan Trans Papua panjangnya 3.800 (kilometer) dibangun,” pungkasnya.