Miliki Bisnis Inti Sama, PGN dan Pertagas Diminta Berintegrasi

Liputan6.com, Jakarta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Pertamina Gas (Pertagas) dinilai harus berintegrasi dalam pembentukan holding migas dengan skema akuisisi. Itu karena bisnis inti kedua perusahaan yang sama, yaitu dalam bidang gas sourcing, transmisi, distribusi, dan ritel.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, apabila hanya disinergikan tanpa integrasi, maka akan tetap terjadi duplikasi dan kompetisi internal. Kondisi ini bisa menghambat sinergi di antara kedua perusahaan yang berakibat tidak optimalnya value creation untuk Pertamina.

"Hal ini seperti terjadi pada pelaksanaan bisnis upstream dan downstream services saat ini di Pertamina," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (30/5/2018).

Dengan integrasi Pertagas ke PGN, kata Yusri, maka PGN bertindak sebagai manajer atas pengoperasian seluruh aset dan bisnis yang dimiliki perusahaan.

"PGN akan memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan semua aset tersebut, dan meningkatkan semua bisnis yang dikelolanya, termasuk aset dan bisnis Pertagas," tuturnya.

Perihal kemungkinan langkah integrasi Pertagas ke PGN akan menguntungkan investor publik karena mereka tidak perlu membiayai dan mendapat bagian keuntungan Pertagas sebesar 43 persen secara gratis, menurut dia, itu tidak benar.

"Tentu saja tidak, karena PGN akan menerbitkan saham baru untuk membiayai integrasi Pertagas ke PGN, sehingga investor publik harus menyetor dana sesuai bagiannya untuk mendapatkan saham baru tersebut," paparnya.

Apabila tidak menyetor dana tersebut, tambah Yusri, maka sahamnya akan berkurang dan tambahan saham baru PGN untuk menguasai Pertagas akan dikuasai sepenuhnya oleh Pertamina, sehingga akan meningkatkan saham kepemilikan Pertamina di PGN.

Terkait penolakan Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) terhadap rencana akuisisi Pertagas oleh PGN karena hanya akan merugikan Pertamina dan negara serta sama dengan menjual aset negara ke swasta, Yusri mengomentari seharusnya dipahami dalam perspektif peraturan dan UU bahwa status PGN sebagai BUMN.

Pada konteks itu, kata Yusri, terdapat saham Seri A Dwiwarna dan dimiliki oleh negara. Meski hanya satu lembar, saham Dwiwarna mempunyai kendali yang absolut dan istimewa, meliputi persetujuan perubahan Anggaran Dasar, perubahan permodalan, persetujuan pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Termasuk, persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran perusahan, serta termasuk persetujuan pemindahan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.

Rencana akuisisi itu diperlukan untuk membentuk subholding gas, dan ini merupakan bagian dari rencana pemerintah membentuk Holding BUMN Migas.