Pemerintah Terus Kawal Reformasi Agraria

Hari Buruh, Hanif Dhakiri dan Moeldoko Terima Perwakilan Buruh — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri dengan didampingi oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo, menerima para buruh

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan Pemerintah bakal terus mengawal pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah dicanangkan.

Hal ini merupakan bagian dari hasil rapat yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Progres masih sesuai target. Enggak dipercepat. Kami mengkontrol lebih ketat di bagian sertifikasi biar jangan sampai meleset. Lebih ke sana termasuk perhutanan sosial," ujar dia ketika ditemui, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan program tersebut jangan sampai meleset dari target yang telah ditetapkan.

Rapat juga membahas kemajuan sertifikasi lahan masyarakat. Mantan Panglima TNI ini mengatakan sejauh ini perkembangan sertifikasi lahan masyarakat cukup bagus, meskipun dia tidak menjabarkan lebih rinci perkembangan terakhir jumlah sertifikasi yang telah diterbitkan.

"Mengawal agar jangan sampai meleset. Untuk sertifikasi tanah yang punya masyarakat sudah cukup bagus," ujar dia.

Pemerintah pusat juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan lancar. Selain itu, untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan program di lapangan.

"Kita rencana akan mengundang para gubernur untuk membicarakan bagaimana operasionalisasi reforma agraria itu ke bawahnya sampai di mana," tutur dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pemerintah Targetkan Seluruh Bidang Tanah Tersertifikasi pada 2023

20180416-bikin sertifikat tanah — Bukti kepemilikan tanah yang paling kuat adalah sertifikat. Tapi juga tidak mutlak. Sertifikat baru dianggap sah apabila tidak ada tuntutan pihak lain yang menyebabkan sertifikat tersebut batal atau cacat hukum.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan 80 juta bidang tanah telah tersertifikasi pada 2023. Dengan demikian diharapkan pada tahun tersebut semua bidang tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia hingga 2016 sudah ada sekitar 46 juta bidang tanah yang tersertifikasi. Dan pada 2017 sudah ada tambahan sekitar 4,2 juta bidang tanah yang disertifikasi.

Masih ada sisa 80 juta tanah lagi yang kita harus capai. Tapi saya pikir angkanya akan lebih banyak karena warisan dipecah buat anaknya. ‎Di 2018 kami harapkan 7 juta bidang, ini akan mudah dicapai. Dan di 2019 ditargetkan 9 juta bidang.‎ Di 2023 semua tanah sudah terdaftar dan berserfitikat," ujar dia dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu 10 Januari 2018.

Meski pun saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) di kementeriannya masih terbatas, namun Sofyan optimis target tersebut bisa tercapai. Hal ini terbantu dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Sekarang adanya yang namanya PTSL Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. SDM kami hanya 19 ribu. Juru ukur hanya 7.000. Kami perkenalkan juru ukur kadaster berlisensi sekarang sudah ada 5.500 juru ukur berlisensi. Insya Allah target 100 persen tanah tersertifikasi akan tercapai," kata dia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku optimis jika target sertifikasi seluruh tanah di Indonesia bisa tercapai. Menurut dia, jika ada kemauan bukan tidak mungkin target tersebut tercapai.

"(Itu) realistis, dulu hanya 500 ribu (bidang tanah), saya beri target 5 juta, dapat. Saya minta 7 juta tahun ini, tadi sudah dijawab Pak Menteri sebelum akhir tahun rampung. Kenyataannya kalau kita punya tekad yang kuat,niat yang bener, rampung. Yang optimis lah, dulu juga banyak yang pesimis dari 500 ribu ke 5 juta loncat sampai 10 kali," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Program penerbitan sertifikat bagi masyarakat ini ditargetkan akan tuntas pada tahun 2023 mendatang.