Menhub Imbau Pilot Garuda Indonesia Tak Mogok Kerja

Tiga Kementerian Gandeng Jaksa Agung Kawal Proyek Infrastruktur — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keterangan saat penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Kamis (1/3). Nota kesepahaman ini juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kerja sama tersebut. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, alangkah baiknya serikat pekerja dari pilot dan karyawan PT Garuda Indonesia Tbk tidak jadi mogok kerja pada 3 Juni 2018.

Menurut Budi, seharusnya serikat pekerja lebih dulu berdialog dan mencari solusi terkait tuntutan yang diajukan kepada pihak manajemen.

"Kalau ada masalah silahkan bicarakan. Tetapi jangan melakukan mogok," kata Menteri Budi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, seperti ditulis Jumat (1/6/2018).

Budi menuturkan, profesi pilot adalah profesi yang membanggakan. Apalagi maskapai Garuda Indonesia, kata Budi, salah satu maskapai yang terkenal dengan komitmen mengutamakan kepentingan para calon penumpang. Dengan ancaman mogok kerja tentu membuat cemas para calon penumpang.

"Kita harus bangga dengan Garuda kita harus jaga bersama. Pilot adalah profesi yang membanggakan. Saya mengharapkan para pilot tidak melakukan tindakan (mogok kerja). Karena saya pikir itu mencederai komitmen kita sebagai anak bangsa menjadikan Garuda sebagai flight courier," imbuh Budi.

Rencana mogok Pilot dan karyawan PT Garuda Indonesia Tbk dilatarbelakangi semakin merosotnya kinerja maskapai, serta keberadaan Direktur Cargo yang dianggap membebani perusahaan.

Ketua Umum Serikat Karya PT Garuda Indonesia Tbk Ahmad Irfan mengatakan, permasalahan Garuda terletak pada manajemen perusahaan, kondisi keuangan, nilai saham hingga pembengkakan jumlah direksi.

"Ada masalah besar di dalamnya, jika tidak diperhatikan kami akan melakukan mogok. Semua karyawan akan mogok kerja termasuk pilot dan kru pesawat," tegas Irfan dalam jumpa pers beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Hengki Heriandono mengatakan pihak manajemen masih membuka ruang diskusi dengan Serikat Pekerja. "Agar menemukan titik temu," ujarnya melalui keterangan tertulis.

2 dari 2 halaman

Karyawan dan Pilot Ancam Mogok, Garuda Indonesia Jamin Operasional Normal

Sebelumnya, Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) memastikan operasional maskapai penerbangan ini tetap berjalan normal, meski ada ancaman aksi mogok ‎oleh ‎Asosiasi Pilot Garuda (APG) bersama dengan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga).

‎Direktur Umum dan SDM Garuda Indonesia Sari Suharso mengatakan, manajemen telah melakukan langkah mitigasi untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

Namun, dia mengatakan, manajemen tetap mengapresiasi masukan Sekarga dan APG, sejalan dengan dinamika bisnis yang terus berkembang. Bahkan pekerja diajak turut mendukung upaya manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

"Pada prinsipnya kami membuka ruang seluas-luasnya kepada rekan rekan Sekarga dan APG untuk berdiskusi dan bermusyarah terkait concern rekan rekan terkait perkembangan dan keberlangsungan perusahaan," kata Sri, di Jakarta, Rabu 2 Mei 2018.

Manajemen juga berharap serikat pekerja dapat terus mendukung iklim kerja yang kondusif bagi perusahaan khususnya, di tengah-tengah tantangan persaingan bisnis yang semakin ketat.

Dia pun memberikan penjelasan terkait beberapa tuntutan Sekarga. Seperti sorotan akan urgensi direktorat kargo. Ini dinilai sejalan dengan tantangan industri penerbangan yang kian kompetitif, perusahaan turut mengembangkan berbagai model bisnis dalam memaksimalkan potensi pasar. Salah satunya dilakukan melalui utilisasi pasar kargo.

Melalui lini usaha kargo udara, Garuda Indonesia berhasil mengangkut 446.8 ribu ton angkutan kargo pada 2017, meningkat sebesar 7,4 persen dibandingkan 2016. Adapun pendapatan kargo meningkat 8,2 persen menjadi USD 237,1 juta di 2017.

Kemudian perihal pengangkatan direksi Garuda Indonesia sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Sari Suharso menyebutkan jika penentuan susunan dan struktur direksi Garuda Indonesia merupakan kewenangan penuh pemegang saham dan Kementerian BUMN RI.

"Berdasarkan hasil RUPST 2018, pemegang saham juga telah mengakomodir tuntutan serikat sebelumnya dalam kaitan dengan pengurangan jumlah direksi dengan meniadakan posisi direktur produksi dan mengangkat direktur operasi dan direktur teknik," tuturnya.

Penyesuaian susunan direksi yang diputuskan pada RUPST 2018 tersebut, dikatakan dengan mempertimbangkan tantangan bisnis.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Direksi Maskapai Garuda Indonesia membuka pintu dialog, terkait ancaman mogok kerja yang akan dilakukan karyawan Garuda yang tergabung dalam Serikat Bersama, Asosiasi Pilot Garuda dan Serikat Karyawan Garuda Indonesia.

Budi Karya Sumadi
Pejabat
Budi Karya Sumadi dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Perhubungan
Lihat Selengkapnya
Budi Karya Sumadi
PT Garuda Indonesia Tbk
Pilot Mogok Kerja