Pengusaha Desak Pemerintah Segera Atasi Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok

Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. — Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (25/5). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha angkutan mendesak pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian PUPR serta pihak terkait seperti Korlantas Polri segera mengambil langkah untuk mengatasi kemacetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya NPCT yang terjadi hampir sepanjang hari.

“Kemacetan parah itu harus segera diatasi guna menghindari kerugian yang makin besar,” kata Ketua Angkutan Barang DPP Organda Ivan Kamadjaja dalam keterangannya, Senin (4/6/2018).

Akibat kemacetan parah yang hampir tak kenal waktu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, lanjut dia, membuat kerugian cukup besar, khususnya bagi pelaku usaha logistik nasional.

“Waktu tempuh ke pelabuhan menjadi lama, biaya operasonal tinggi terutama biaya BBM dan lainnya. Semua itu akan bermuara pada harga barang yang naik pula,” jelas Ivan lagi.

Jika kondisi ini tak segera diatasi, dikhawatirkan memicu ekonomi biaya tinggi dan merugikan semua pihak termasuk rakyat sebagai konsumen akhir.

“Jika biaya transportasi mahal, harga barang dan jasa ikut terdongkrak naik. Akibatnya akan memukul daya beli rakyat,” papar Ivan.

Oleh karena itu, harap Ivan, pemerintah hadir dan membantu mengurai masalah ini khususnya kemacetan di kawasan Pelabuban Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selama ini, lebih dari 50 persen komoditas ekspor impor nasional dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Priok. “Bisa dibayangkan dampaknya kalau di kawasan pelabuhan terbesar di Indonesia terus dilanda kemacetan parah,” kilah Ivan.

Di sisi lain, Kadep Angkutan Barang dan Multimoda DPP Organda Kusuma Natali menambahkan, pihaknya tengah mengejar target pengiriman barang ke pelabuhan atau sebaliknya mengirimkan bahan baku ke industri.

“Sebelum Lebaran dan truk tiga sumbu atau lebih dilarang beroperasi, semua komoditas ekspor sudah sampai pelabuhan,” kata Kusuma.

Target pengiriman barang menjelang libur panjang Lebaran dikhawatirkan tak tercapai jika jalanan macet begitu.

Akibatnya membuat ekonomi biaya tinggi. “Jika itu yang terjadi, maka kita sebagai bangsa akan rugi,” tandas Kusuma.

2 dari 2 halaman

Pelabuhan Patimban Akan Fokus Pengiriman Produk Otomotif

Ilustrasi Pelabuhan otomotif. — Deretan mobil yang baru diturunkan dari kapal pengangkut di Tanjung Priok Car, Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (29/7/2015).(Liputan6.com/Johan Tallo)

Pelabuhan Patimban yang akan segera dibangun di Kabupaten Subang. Pealabuhan tersebut akan difokuskan untuk mengirim produk otomotif serta produk-produk industri dari Karawang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kegiatan Site Visit Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban, pada hari Minggu kemarin.

"Pelabuhan Patimban memiliki kegiatan strategis khususnya pada tahap awal ekspor produk otomotif nasional keluar negeri. Seperti kita ketahui, Patimban ini berada di sebelah timur Karawang sehingga produk-produk dari industri itu tidak perlu sampai Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Menhub dalam keterangan tertulis, Senin (21/5/2018).

Pembangunan Pelabuhan Patimban ini juga ditujukan agar biaya ekspor lebih efisien dan juga menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

"Karena selama ini yang dari Jawa dan Cibitung menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok itu sangat lama dan mengakibatkan kemacetan di Jakarta," jelas Budi Karya.

Kemajuan pembangunan Pelabuhan Patimban sampai saat ini mencapai tahap pemilihan kontraktor dan akan segera memulai pembangunan konstruksi. Pembangunan akan dilaksanakan secara tiga tahap, dan diharapkan akan dapat melayani ekspor mencapai 7.5 juta TEUs pada tahun 2027.

Pelabuhan ini dibangun bertahap, pertama adalah tahun depan, setelah itu kurang lebih tahun 2023, dan terakhir tahun 2027. Pada saat tahun 2027 Patimban sudah dalam kapasitas 7.5 juta TEUs seperti Pelabuhan Tanjung Priok sekarang.

Dalam pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional ini Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dalam pendanaannya.

Dengan kerjasama ini, Budi Karya berharap agar hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang selama 60 tahun ini tidak hanya memberikan ikatan persahabatan namun juga dapat meningkatkan perekonomian masing-masing negara.

"Pemerintah Jepang memberikan loan, soft loan jangka panjang 40 tahun. Dan memang kerjasama ini adalah kerjasama yang strategis karena ini menandai hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang itu 60 tahun. Harapannya kerjasama ini tidak hanya memberikan ikatan persahabatan antara Indonesia dan Jepang tetapi juga meningkatkan perekonomian kita," tutup Budi Karya.