Di Depan DPR, Menko Darmin Minta Anggaran Naik Jadi Rp 482 Miliar pada 2019

20151013-Bahas Anggaran, Empat Menko Datangi Banggar DPR -Jakarta — Menko PMK Puan Maharani berbincang dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengajukan kebutuhan anggaran untuk 2019 sebesar Rp 482,68 miliar. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 414,16 miliar.

"Total pengajuan anggaran sebesar Rp 482,68 miliar, terdiri atas program koordinasi kebijakan bidang perekonomian Rp 318,73 miliar, dan program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp 163,94 miliar," ujar Darmin di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Secara rinci, Darmin menjelaskan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 141,16 miliar digunakan untuk koordinasi pembahasan proyek-proyek di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Pagu anggaran kantor perekonomian adalah Rp 414,16 miliar. Angka sebesar Rp 414 miliar ini untuk program koordinasi kebijakan bidang perekonomian Rp 265,39 miliar, program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Rp 148,77 miliar," jelasnya

Darmin menjelaskan, Kemenko Bidang Perekonomian masih akan melanjutkan penyelesaian berbagai proyek yang masih berlangsung hingga 2019, di antaranya sistem perizinan terpadu atau online single submission (OSS). Anggaran sebesar Rp 482,68 miliar akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut, serta beberapa proyek lainnya.

Adapun program-program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di 2019 di antaranya mengawal proyek strategis nasional (PSN), merealisasikan program kebijakan satu peta atau one map policy, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

"Kemudian kita juga mendorong strategi keuangan inklusif dan KUR, menjalankan roadmap e-commerce Indonesia, paket kebijakan termasuk kemudahan berusaha atau EoDB, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi umat," tandasnya.

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com

2 dari 2 halaman

4 Menko Kabinet Kerja Kumpul di Banggar DPR Bahas Anggaran 2019

Rapat Banggar DPR dengan 4 Menko Kabinet Kerja

Empat menteri koordinator (menko) Kabinet Kerja menggelar rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dalam RAPBN 2019. Empat menko itu, antara lain Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Polhukam Wiranto, dan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun agenda pembahasan hari ini adalah RKA-KL untuk empat kementerian koordinator tersebut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Darmin mengatakan, penyerapan anggaran Kemenko Bidang Perekonomian di 2018 telah mencapai 34,6 persen. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut optimistis penyerapan anggaran hingga akhir tahun mampu mencapai 96,2 persen.

"Penyerapannya pada 2016 mencapai 95,4 persen. Lalu pada 2017 sebesar 96,26 persen. Dan 2018, memang sampai dengan Mei masih 34,6 persen. Berdasarkan rancangan kerja, pada akhir tahun 96,2 persen. Kami juga tidak berani membuat lebih tinggi takut nanti kebablasan tidak tercapai," ujarnya di gedung Banggar DPR, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Lebih jauh Darmin menjelaskan, sebenarnya Kemenko Bidang Perekonomian masih banyak menggarap pembahasan proyek yang akan berlangsung hingga 2019. Dua proyek yang tengah dikawal adalah pembahasan proyek strategis nasional dan pembuatan one map policy.

"Kalau kita lihat program prioritas di kantor Menko, sebetulnya adalah lanjutan dari tahun sebelumnya dan masih berjalan sampai 2019, jumlahnya ada banyak. Pertama mengawal proyek strategis nasional melalui Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas. Yang baru ada 245 program prioritas, yang tugas Kantor Menko ini adalah lebih memonitor dan mengontrol mapping kalau ada persoalan yang terhambat realisasinya," jelasnya.

"Kemudian, pada 2018 ini sudah ditetapkan hanya ada dua tambahan proyek nasional yang berkurang cukup banyak. Yang kedua, one map policy, seluruh pemerintahan itu satu. Memang yang secara nasional baru 1:50.000, tapi sebagian sudah 1:5.000 kita akan meluncurkan ini oleh instansi pemerintah pada Agustus," pungkas Darmin.