Defisit APBN Turun Jadi Rp 94,4 Triliun sampai Mei 2018

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2018 sebesar Rp 94,45 triliun. Defisit tersebut disumbang oleh realisasi pendapatan negara sebesar Rp 685,06 triliun dan belanja negara sebesar Rp779,51 triliun.

"Total defisit anggaran APBN hingga akhir Mei sebesar Rp 94,4 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu jauh lebih besar Rp 128,7 triliun. Di sini berarti ada perbaikan," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Realiasi belanja ini telah memenuhi 36,16 persen dari target penerimaan pendapatan negara dan hibah yang ditetapkan pada APBN 2018. Sementara itu, sampai dengan akhir Mei 2018 realisasi penerimaan perpajakan telah terkumpul sebesar Rp 538,66 triliun, PNBP sebesar Rp 144,99 triliun, dan hibah sebesar Rp 1,41 triliun.

"Secara year on year pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP hingga akhir Mei 2018 berturut-turut adalah 14,53 persen dan 17,38 persen," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2018 sebesar Rp 779,51 triliun, mencapai sebesar 35,10 persen dari alokasi dalam APBN 2018, atau meningkat 7,85 persen dari periode yang sama tahun 2017.

Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 458 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 321,51 triliun. Realisasi Belanja barang pada akhir Mei 2018 adalah sebesar Rp 84,89 triliun atau 25,0 persen dan belanja modal mencapai Rp 30,86 triliun atau 15,1 persen dari pagunya pada APBN 2018.

Sementara itu realisasi subsidi adalah sebesar Rp 60,97 triliun atau sebesar 39,0 persen dan belanja bantuan sosial yang sudah mencapai Rp 39,25 triliun atau sekitar 48,3 persen dari pagunya pada APBN tahun 2018.

"Pemerintah terus mendorong upaya perbaikan pola dan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini tercermin antara lain berdasarkan realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, subsidi, dan belanja bantuan sosial hingga bulan Mei 2018 yang secara persentase meningkat jika dibandingkan dengan periode Mei tahun sebelumnya," jelas Sri Mulyani.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

2 dari 2 halaman

Daftar Kementerian dan Lembaga Paling Banyak Belanja di Awal Tahun

Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2018 sebesar Rp 331,01 triliun atau 22,76 persen dari pagu alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.454,5 triliun.

Dikutip dari APBN Kita yang dikutip Liputan6.com, Jakarta, Jumat (8/6/2018), realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 165,88 triliun sebesar Rp 165,88 triliun atau 19,57 persen dari pagu Rp 847,4 triliun.

Realisasi belanja K/L hingga 30 April itu lebih tinggi dibanding periode yang sama 2017 sebesar 16,92 persen dari pagu APBN Perubahan 2017. Sementara penyerapan belanja non K/L sebesar Rp 165,14 triliun atau 27,20 persen dari pagu alokasi Rp 607,1 triliun di APBN tahun ini.

Realisasi belanja K/L hingga April 2018 sebesar Rp 165,88 triliun paling banyak diserap:

1. Kementerian Pertahanan Rp 22,86 triliun

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 15 triliun

3. Polri Rp 16,88 triliun

4. Kementerian Agama Rp 12,88 triliun

5. Kementerian Kesehatan Rp 22,95 triliun

6. Kementerian Perhubungan Rp 5,93 triliun

7. Kementerian Keuangan Rp 10,60 triliun

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 11,57 triliun

9. Kementerian Ristek Dikti Rp 9,48 triliun

10. Kementerian Pertanian Rp 4,66 triliun

11. Kementerian Sosial Rp 3,22 triliun

12. Kementerian Hukum dan HAM Rp 2,85 triliun

13. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 2,24 triliun

14. Mahkamah Agung Rp 1,30 triliun

15. Kementerian Luar Negeri Rp 1,59 triliun

Totalnya untuk 15 K/L dengan pagu terbesar itu sebesar Rp 144,01 triliun. Sementara K/L lain menghabiskan anggaran Rp 21,86 triliun pada empat bulan pertama ini.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.