Bahas Ekonomi RI, Menkeu Gelar Rapat Terbatas dengan BI dan OJK

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5,07 persen menjadi yang tertinggi sejak 2014.

Namun, di tengah terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini masih banyak pekerjaan pemerintah yang juga harus dijadikan perhatian utama. Hal itu adalah penurunan angka gini rasio.

Ketua Dewan Direktur The Habibie Center Sofian, Effendi mengatakan dengan gini rasio yang masih 0,39 ini dirasa belum cukup baik untuk mencapai predikat pemerataan ekonomi.

"Dengan pertumbuhan seperti itu data yang dikeluarkan BPS September 2017 menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan pemerataan belum behasil kita ciptakan, terbukiti gini rasio masih 0,391, bahkan data Credit Swiss menunjukan 1 persen orang terkaya Indo menguasai 45 persen kekayaan nasional," kata dia dalam Seminar Nasional: Ekonomi Pasar Pancasila: Jalan Baru Ekonomi Indonesia di HOtel Le Meridiean, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Angka gini rasio ini sedikit melebar dalam beberapa tahun lalu karena ada comodity booming yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat itu Indonesia lengah untuk membangun industri yang memiliki nilai tambah yang berorientasi ekspor.

Untuk itu, demi mengurangi angka gini rasio tersebut, percepatan pembangunan industri berorientasi ekspor yang memiliki nilai tambah wajib dilakukan pemerintah.

"Kita lambat karena bukan bertumpu pada sektor barang jadi. Sekarang ekonomi kita lebih banyak di-drive ekspor bahan mentah dan konsumsi sehingga industrialisitas dari segi itu kita mundur," ujar dia.

Tak kalah penting, peran pemerintah daerah harus lebih maksimal. Selama ini pemerintah pusat sudah cukup bagus dalam membuat kebijakan, tapi saat ini masih belum teraplikasikan semua di level daerah.

"Untuk itu ekonomi Pancasila itu ekonomi yang digerakkan harus saling menguntungkan dan menolak modal dikelola oleh segelintir orang saja," ujar dia. (Yas)