Ini Hasil Ratas Jokowi Terkait Ancaman Perang Dagang

Presiden Jokowi Pimpin Ratas Persiapan Natal dan Tahun Baru — Presiden Joko Widodo berisap mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/12). Dalam ratas tersebut Jokowi membahas persiapan Natal dan Tahun Baru. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) guna mengantisipasi dampak dari ketidakpastian perekonomian global, termasuk perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ratas tersebut digelar di Istana Bogor dan dihadiri oleh sejumlah menteri ekonomi.

Usai ratas, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menyikapi kondisi ekonomi global akibat kebijakan proteksi yang diterapkan AS.

"Jadi yang pertama tentu, menyikapi kondisi ekonomi makro maupun mikro di dunia dan dalam negeri, pokok bahasan utamanya adalah bagaimana kita memperkuat ekonomi nasional, juga memberi ketentraman kepada industri nasional atau para pengusaha agar iklim investasi bisa dijaga," ujar dia di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Salah satu yang menjadi fokus dari pemerintah, lanjut dia, yaitu bagaimana Indonesia terus meningkatkan ekspor dan melakukan optimalisasi terhadap impor, yang disertai dengan mengembangkan subtitusi impor agar perekonomian Indonesia semakin kuat.

"Jadi beberapa hal yang menjadi catatan, tentunya Bapak Presiden sudah menyampaikan kita melakukan optimalisasi full fiskal. Jadi itu baik berbentuk bea keluar, bea masuk, maupun harmonisasi daripada bea masuk itu sendiri, agar industri punya daya saing dan mampu melakukan ekspor," kata dia.

2 dari 3 halaman

Mendorong Ekspor

Capaian Ekspor - Impor 2018 Masih Tergolong Sehat — Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (25/5). Ekspor April sebesar 14,47 miliar dolar AS lebih rendah ketimbang Maret 2018 yang mencapai 15,59 miliar dolar AS. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menurut Airlangga, untuk menggenjot ekspor, pemerintah akan memberikan jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan berbagai macam insentif guna mendorong kinerja ekspor.

"Kemudian juga pemerintah akan memebrikan insentif UKM terutama di bidang furnitur, misalnya SVLK akan dibiayai atau disubsidi oleh pemerintah. Kemudian juga peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, terutama dalam yaitu pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri, sehingga industri nasional utilisinya bisa ditingkatkan," jelas dia.

Terkait dengan investasi, kata Airlangga, pemerintah akan memberikan insentif untuk melakukan relokasi pabrik. Misalnya industri yang telah padat karya dari wilayah Jawa Barat ke wilayah lain seperti ke Jawa Tengah.

"Termasuk diantaranya mengkaji industri nasional yang bisa utilisasinya ditingkatkan untuk melakukan ketersediaan bahan baku dalam negeri, termasuk korporasi-korporasi di Tuban yang bisa menyediakan baik itu petrokimia maupun BBM," ungkap dia.

3 dari 3 halaman

Masalah Biodiesel

Pemerintah Bakal Cabut Izin Usaha Bila Tak Campur 15% BBN — Kementerian ESDM juga akan terus mengawasi proses pencampuran biodiesel sebesar 15 persen.

Hal lain yang juga menjadi sorotan Presiden Jokowi yaitu terkait dengan biodiesel, di mana penggunaan biodiesel 20 persen (B20) sekaligus dikaji penggunaan biodiesel ke 30 persen (B30). Karena itu akan meningkatkan konsumsi dari biodesel sebesar 500 ribu ton per tahun.

"Ini yang diminta Bapak Presiden dibuatkan kajiannya. Kemudian antisipasi lanjutnya memaksimalkan untuk para wisata, tentunya perkembangan airport dan kemudian pengembangan low cost carrier (LCC), sehingga pariwisata ini adalah salah satu sektor yang cepat yang bisa digenjot," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Produsen motor ikonik Amerika Serikat, Harley Davidson berencana memindahkan pabrik mereka. Rencana ini dikecam Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Ratas
Perang Dagang
perang dagang AS China