Jurus Kementerian PUPR Dongkrak Kinerja Pegawainya

Sebelumnya, sektor konstruksi di dalam negeri masih minim memiliki tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Dari sekitar 7 juta sampai 8 juta tenaga konstruksi, 60 persen merupakan tenaga tidak terampil (unskilled) dan belum tersertifikasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti mengatakan, dari total jumlah tenaga kerja di sektor kontruksi, hanya 10 persen yang masuk kategori ahli dan 30 persen yang terampil serta memiliki sertifikat.‎ Sementara sisanya masuk kategori unskilled.

"Kita masih 60 persen unskilled. Jadi tidak aneh kalau masih banyak yang tidak terampil. Tapi sudah mulai disertifikasi, ini tantangan kita harus dikejar terus. Sebanyak 10 persen sudah ahli, 30 persen sudah tersertifikasi," ujar dia di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat 6 Juli 2018.

Dia mengungkapkan, mayoritas tenaga kontruksi yang belum tersertifikasi ini berada di daerah. Sementara di kota-kota besar seperti Jakarta, rata-rata telah memiliki sertifikat dan diakui secara global.

"Kalau di perkotaan seperti pada proyek MRT, GBK itu hampir semua sudah certified. Kalau ada proyek pembangunan di luar negeri posisi tawar mereka juga tinggi. Hanya memang yang di daerah ini karena masih banyak tukang di daerah yang belum tersertifikasi," kata dia.

Anita mengakui, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian PUPR. Namun demikian, selama ini kementerian melalui balai dan dinas di daerah terus menggenjot peningkatan keterampilan para tenaga konstruksi.

"Kita punya mobile trainning unit, balai peningkatan konstruksi. Mereka melakukan pembinaan kepada tukang-tukang dan memberikan sertifikasi. Ini memang masih harus terus dilakukan.‎ Kalau bisa semuanya skill, harapannya. Tapi memang harus bertahap," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: