DPR Desak Pertamina Kaji Ulang Proyek LNG di Bojonegara

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai elemen antara lain Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) pada Senin 99/7/2018).

RDP itu untuk membahas sejumlah hal, di antaranya mengenai Terminal Regasifikasi atau Penampungan Gas Alam Cair (Liquefied Natural Gas/LNG) di Bojonegara, Serang, Banten.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron menjelaskan, pembahasan itu diadakan lantaran ingin melihat lebih jauh apa yang menyebabkan proyek tersebut tidak berlanjut.

"Seperti yang disampaikan di dalam, memang demand-nya tidak sesuai rencana awal yang 500 MMSCFD ternyata hanya 50 MMBtu kebutuhannya, sehingga secara bisnis memang itu tidak layak jadi dihentikan. Tapi pada sisi lain kami meminta pemerintah memberikan informasi lebih detail terkait neraca kebutuhan dan neraca permintaan, serta neraca supply yang saat ini ada terkait gas di seluruh indonesia," paparnya di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin pekan ini.

Karena menurut dia, jangan sampai pada sisi lain suatu bisnis tidak layak tapi pemerintah tetap pada supply demand untuk dapat memberikan daya tarik investasi. Oleh sebab itu, ia menambahkan, Komisi VII terus mendalami kasus ini agar dapat mendorong efisiensi.

"Kalau menggunakan terminal dan regasifikasi harganya semakin tinggi dan tidak layak secara keekonomisan, sehingga harus ada intervensi program pemerintah. Harus ada alokasi APBN yang memungkinkan dapat mengurangi terhadap tingginya harga akibat tinggi investasi," ujar dia.

Herman melanjutkan, Komisi VII DPR coba merekomendasikan kepada pemerintah agar pembangunan infrastruktur bukan saja hanya untuk pembangunan jalan, tapi juga membangun infrastruktur energi seperti tempat pemasok Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Karena selama ini itu tidak pernah disebut, gas saja yang kemudian disebut melakukan pemipaan. Tapi BBM yang selama ini tersebar di seluruh Indonesia ada sekitar 6 ribu titik SPBU tidak pernah tersambung satu sama lainnya. Ataupun sumber terminal BBM kepada SPBU melalui pemipaan yang dipikirkan pemerintah," ujar dia.

"Pada sisi lain kami meminta Pertamina untuk melalukan review mengkaji ulang proyek regasifikasi dan terminal di Bojanegoro, supaya dihitung ulang kalau permintaan PLN sudah mulai meningkat. Lalu apa yang kemudian menjadi opportunity, menjadi kelayakan pembangunan regasifikasi di bojanegoro," dia menambahkan.

Soal kerugian akibat proyek Terminal Regasifikasi LNG Bojanegara, ia menyatakan, itu hanya secara business to business saja. 

"Pertamina rencananya diberikan saham 20 persen, ada perusahaan dalam negeri 45 persen, dan perusahaan asing yakni Tokyo Gas dan Mitsui 35 persen. Jadi ini baru kepada tahap rencana, sehingga mungkin ya kerugian masih dalam bentuk administratif dan studi kelayakan, belum sampai infrastruktur," ujar Herman.