Pelemahan Rupiah Tak Bikin Pemerintah Ubah Postur APBN 2018

Presiden Jokowi Buka Raker Kemendag 2018 di Istana Negara — Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Perekoniman, Darmin Nastion saat rapat kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2018 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/1). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan tidak akan mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Meskipun beberapa hari terakhir terjadi pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai 14.400 per dolar AS sementara patokan APBN 2018 ada di angka 13.400 per dolar AS.

"(Tidak ada APBN Perubahan?) Ya posisinya seperti itu. Tidak ada APBN-P. Karena tidak ada perubahan penting yang perlu dilakukan," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Sementara saat ditanya mengenai adanya tambahan pengeluaran untuk subsidi Solar dirinya pun enggan menanggapi. Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Keuangan.

"(Tambahan untuk subsidi solar?) Siapa yang bilang? Kalau teknis begitu tanya Kemenkeu, jangan tanya saya. Tanya Bu Ani aja. Saya kalau sudah masuk teknis hitung-hitungan ke Kementerian Keuangan saja deh," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Kata Sri Mulyani

Pemerintah rapat bersama Banggar — Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi paparan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (31/5). Rapat membahas kerangka ekonom makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan tidak mengubah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk paruh kedua tahun ini. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya asumsi-asumi dalam APBN selalu direvisi sehingga menjadi APBN Perubahan (APBNP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, keputusan untuk tidak melakukan perubahan pada APBN sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini lantaran postur APBN dinilai masih cukup baik dan sesuai dengan kondisi saat ini.

"Katena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara, dan defisit lebih kecil dari yang direncanakan, maka Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk APBN 2018 ini kita tidak melakukan APBN Perubahan. Dan laporan ini akan kami sampaikan pada dewan (DPR) untuk dibahas pada pekan depan dengan DPR," ujar dia di Istana Bogor, Senin (9/7/2018).

Dia mengungkapkan, pada 2018 ini keseluruhan penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp 1.903 triliun dibandingkan dengan asumsi awal pada APBN 2018 yang sebesar Rp 1.894 triliun. Dalam hal ini pendapatan negara diperkirakan adalah lebih tinggi sedikit dari perkiraan yaitu Rp 8,3 triliun.

Sedangkan dari sisi belanja negara, diperkirakan hingga akhir tahun dengan penyerapan sekitar 95 persen-96 persen, termasuk tinggi dari yang biasanya hanya sekitar 93 persen, akan mencapai Rp 2.217,3 triliun.

"Dalam hal ini hanya berbeda Rp 3,4 triliun dibandingkan APBN 2018 yang dalam UU Rp 2.227 triliun. Jadi dalam hal ini karena belanjanya hampir sama hanya berbeda Rp 3,4 triliun dan pendapatan negara lebih tinggi Rp 8,4 triliun. Maka kita memperkirakan defisit anggaran untuk keseluruhan tahun anggaran 2018 hanya sebesar Rp 314,2 triliun. Angka ini lebih kecil dari UU APBN yang sebesar Rp 325,9 triliun. Jadi nominalnya mengecil," ujar dia.

Sementara untuk asumsi lain seperti nilai tukar rupiah, harga minyak dan pertumbuhan ekonomi juga dinilai masih sejalan dengan APBN 2018.

"Dari sisi keseimbangan primer, outlooknya untuk seluruh 2018 adalah Rp 64,8 triliun negatif. Namun ini lebih kecil awal sebesar Rp 87,3 triliun. Itu yang kita lihat berdasarkan, pertama, kurs yang berubah. Kita perkirakan di semester II sekitar Rp 14.200 secara rata-rata. Harga minyak sudah mencapai di atas USD 70 yaitu USD 73 (per barel) dan dari sisi growth adalah 5,2 persen," ujar dia.