Liputan6.com, Jakarta Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2018 semakin dekat. Dari kubu petahana, Joko Widodo (Jokowi) tengah menggodok nama yang akan mendampinginya untuk kembali maju menjadi capres pada 2019.
Salah satu nama yang disebut masuk dalam bursa cawapres Jokowi, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Kerja yang masuk dalam 10 nama cawapres Jokowi, selain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Namun ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sri Mulyani memilih untuk bungkam. Dia hanya tersenyum dan mengalihkan pertanyaan awak media dengan hal lain, yaitu soal pintu lift yang lama terbuka.
Advertisement
"Lama amat ya ini ya. Kayanya enggak jalan nih (lift-nya)," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Dikutip dari Merdeka.com, sebelumnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy membeberkan 10 nama bakal calon wakil presiden pendamping Joko Widodo di Pilpres 2019. Nama-nama dengan berbagai latar belakang itu sebelumnya telah dibeberkan kepada para ketua umum partai pendukung Joko Widodo.
"Ke-10 nama sesuai dengan pembicaraan saya dengan Pak Jokowi kemarin Selasa di Istana Bogor. Dari figur politikus ada nama Airlangga (Ketua Umum Golkar), ada nama Cak Imin (Muhaimin Iskandar), dan nama saya sendiri," kata Romahurmuziy di Kota Malang.
Sementara dari unsur ulama, kata Romahurmuziy, muncul nama KH Ma'ruf Amin dan Din Syamsudin. Dari figur teknokrat muncul nama Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti. Kemudian dari figur akademisi muncul Mahfud MD, dari figur purnawirawan TNI muncul Moeldoko dan dari figur pengusaha muncul nama Chairul Tanjung.
ICW Sarankan Jokowi Libatkan KPK Cek Rekam jejak Bakal Cawapresnya
Presiden Jokowi menyebut empat tokoh berpeluang menjadi bakal cawapresnya di Pilpres 2019. Empat nama tersebut adalah Mantan Ketua MK Mahfud MD, Gubernur NTB TGB Zainul Majdi, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Namun demikian, belum diketahui siapa yang paling berpeluang besar digaet Jokowi menjadi cawapres. Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyampaikan, pada periode 2014-2019, Presiden Jokowi masih memiliki kekurangan dalam isu penegakan hukum.
Untuk menutup celah kekurangan itu, Jokowi disarankan memilih figur yang rekam jejaknya bersih dan bebas pelanggaran hukum, khususnya dugaan korupsi.
“Harus diseleksi dari aspek integritas sebab Jokowi kan kurang dalam sisi hukum, maka penting cari calon wakil presiden yang punya kapasitas menutupi itu,” kata Donal saat dihubungi awak media, Senin, 16 Juli 2018.
Donal menyampaikan, akan lebih baik lagi jika Jokowi menyerahkan nama bakal cawapresnya untuk dicek KPK. Tujuannya agar dia tak salah memilih orang yang berpotensi tersandera masalah hukum.
"Tidak hanya soal bagaimana nanti di kampanye, tapi soal jalannya pemerintahan itu yang paling penting nantinya. Rekam jejak itu tentu harus jadi pertimbangan,” ungkapnya.
Saat ini, menurut Donal, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dinilai salah satu yang cocok menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi pada Pilpres 2019.
"Saya berpikir dan berani untuk mencoba untuk menawarkan nama yang ideal, Profesor Mahfud," ungkap Donal seperti dilansir dari Jawapos.com
Dia menilai, Mahfud memenuhi tiga syarat ideal menjadi cawapres, yakni bersih dan negarawan karena pernah menjadi Ketua MK, memiliki visi penegakan hukum dan demokrasi yang kuat, serta konsisten karena merupakan guru besar hukum.
"Jadi Mahfud ini berani melawan mafia hukum dan mafia bisnis," kata dia.
Advertisement