Jumlah Warga Miskin Turun, Pemerintah Diminta Jaga Harga Pangan

Keberadaan Kampung di Jakarta — Anak-anak sekolah melintas di Kampung Kuningan Timur, Jakarta, Kamis (11/1). Permukiman warga miskin di kampung tersebut terlihat kontras dengan pembangunan hunian bertingkat mewah dan pusat-pusat perbelanjaan di sekitarnya. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta Penurunan angka kemiskinan di Indonesia menuai apresiasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12 persen pada Maret 2017 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018.

Angka itu merupakan rekor baru. Sebab, angka kemiskinan untuk pertama kalinya turun menjadi single digit sejak krisis 1998.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan termasuk dengan menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.

“Mengingat naiknya harga komoditas utama seperti beras, gula, daging sapi, serta telur dan daging ayam bisa menurunkan daya beli masyarakat,” ujar dia, Rabu (18/7/2018).

Selain itu, dia juga mendorong menteri-menteri pembantu Jokowi menggencarkan program pengentasan kemiskinan.

Legislator Partai Golkar itu meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terus berupaya menekan jumlah kemiskinan melalui pemerataan pembangunan.

“Salah satu faktor masih tingginya angka kemiskinan akibat belum meratanya pembangunan terutama di wilayah Indonesia bagian timur,” tutur dia

Dia juga meminta Kemensos yang kini di bawah komando Idrus Marham melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan khususnya di perdesaan. Sebab, pemerintah sudah menganggarkan dana besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kaitan itu pula politikus ini mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meningkatkan pengawasan dan pendampingan dalam mengelola dana desa.

“Terutama dari sisi administrasi maupun dalam pelaksanaan program-program untuk memberdayakan masyarakat desa,” ucapnya.

Kemensos uga diminta terus melakukan pendataan keluarga yang berhak menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sekaligus memperketat persyaratan keluarga penerima manfaat PKH, agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran pada tahun berikutnya,” cetusnya.

Hal yang juga jadi perhatian Bamsoet adalah angka pengangguran. Dia meyakini terbukanya lapangan kerja akan mengikis angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

“Mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan serta membantu pemasaran hasil produksinya,” dia menandaskan.

2 dari 2 halaman

Jumlah Penduduk Miskin Terendah Sejak Krisis 1998

Warga miskin di Indonesia. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) pada Maret 2018. Angka tersebut berkurang 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).

Kepala BPS, Suharyanto, menyebutkan angka tersebut paling rendah sejak krisis moneter yang dialami Indonesia pada 1998 silam.

"Ini pertama kali Indonesia mendapatkan tingkat angka kemiskinan satu digit, terendah sejak 1998, meski penurunan jumlah penduduknya tidak yang paling tinggi," kata Suharyanto di kantornya, Senin (16/7/2018).

Meski turun, Suharyanto menegaskan bahwa tugas pemerintah masih banyak sebab jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi.

"Maret 2018 ini adalah untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin di angka 1, biasanya dua digit, ini pertama kalinya terendah. Tapi menurut saya kita masih punya banyak PR, kebijakan harus tepat sasaran. Memang persentase paling rendah tapi jumlah (penduduk miskin) masih besar."

Suharyanto mengungkapkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun hingga 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018). Sementara itu, di daerah perdesaan turun 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018).