JK Ingin Ekonomi RI Tidak Hanya Tumbuh tapi Harus Merata

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan jika anggaran kementerian atau lembaga yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Sebab dampak lanjutan dari ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Ini disampaikan Wapres JK pada saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Nasional Tahun 2018 dengan tema Mengawal Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Pembangunan yang Berkualitas di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Selasa (17/7/2018).

"Kini ekonomi kita tumbuh 5,04 persen, walaupun tentu target kita lebih tinggi. Namun tidak hanya tumbuh namun juga terjadi pemerataan sehingga dinikmati semua," jelas dia.

Selain itu, kata dia, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak lanjutan pada unit-unit usaha lain, yang dapat memperluas lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat luas. "Tentu itulah yang kita tuju sebagai pembangunan berkualitas," dia menambahkan.

Jusuf Kalla mengatakan, pembangunan yang berkualitas juga dipengaruhi koordinasi yang baik mulai dari perencanaan di Bapppenas, penganggaran di Kementerian Keuangan dan pelaksanaanya oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Selain itu, pengawasan BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar anggaran yang dikeluarkan digunakan secara efektif dan efisien sesuai program.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui jika peran BPKP sebagai auditor Pemerintah sangat penting dalam memberikan pendampingan intensif agar pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku. Hal dimaksud seperti pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, irigasi, rumah susun, rumah khusus, air minum, persampahan, sampai pos lintas batas negara 

"Sejak dari pemrograman, kemudian pada saat pengadaan lahan, terlebih kini menggunakan dana LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) semuanya memerlukan audit dari BPKP. Saat pelaksanaan konstruksi, pasti terjadi perubahan (addendum kontrak) yang memerlukan review BPKP. Kami tidak akan bisa bekerja cepat tanpa BPKP dan TP4P/D (Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat/Daerah)," tutur dia.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR, dia menyebutkan terdapat siklus proyek yang disebut SIDLACOM (Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance), di mana setiap tahapannya memerlukan pendampingan BPKP.

Ditambahkannya juga, terdapat pembangunan infrastruktur berdasarkan penugasan khusus dari diskresi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang atau rapat terbatas Kabinet Kerja di luar program yang sudah berjalan.

Ini diantaranya, pembangunan venue olahraga untuk Asian Games ke-18 dan pembangunan kembali Pasar Atas Bukittinggi di Sumatera Barat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga mendapatkan pendampingan dan pengawasan dari BPKP.

Menteri Basuki pun menyatakan, BPKP terus melakukan pembinaan kepada para auditor di Inspektorat Jenderal K/L mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja.

"Kami harapkan BPKP sebagai auditor Pemerintah dapat membumikan SPIP yang terdiri dari lima unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern," tandasnya.