Kemendag Siap Lobi AS soal Rencana Pencabutan Bea Masuk

Kinerja Ekspor dan Impor RI — Tumpukan peti barang ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (17/7). Ekspor dan impor masing-masing anjlok 18,82 persen dan ‎27,26 persen pada momen puasa dan Lebaran pada bulan keenam ini dibanding Mei 2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan terus berupaya melobi pemerintah Amerika Serikat (AS) agar tidak mencabut fasilitas Generalized System of Preferences (GSP). Pencabutan fasilitas ini dikhawatirkan akan berdampak pada ekspor produk Indonesia ke Negeri Paman Sam tersebut.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Arlinda mengatakan, sebenarnya GSP bukan dibentuk atas dasar kesepakatan antara Indonesia dengan AS, melainkan hak dari AS untuk memberikan fasilitas keringanan bea masuk bagi produk negara lain.

"GSP ini bukan yang sifatnya negosiasi karena itu privilege Amerika memberikan kepada negara-negara berkembang produk apa yang bisa masuk dengan tarifnya rendah," ujar dia di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Oleh sebab itu, lanjut dia, yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia saat ini hanya bernegosiasi dengan AS agar tidak mencabut fasilitas GSP bagi Indonesia. Namun keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerinta AS."Ini biasa melakukan review GSP dan Indonesia negara keempat yang mendapat manfaat dari GSP tersebut.

"Hampir USD 1,5 miliar-USD 2 miliar itu nilai (GSP). Itu biasannya dievaluasi 2-3 tahun, jadi artinya mereka punya competitive limit produk-produk yang bisa diekspor ke AS kalau tidak salah 2018 ini sekitar USD 180 juta. Dan kalau itu sudah melebihi itu, produk kita dianggap sudah kompetitif, tidak bisa diberikan fasilitas lagi," jelas dia.

Meski demikian, Arlinda menyatakan pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS terkait hal ini. Rencananya dalam waktu dekat tim dari Kemendag dan kementerian terkait akan langsung datang ke AS untuk bernegosiasi.

"Dengan negosiasi bahwa kita masih memerlukan itu, bisa tidak dicabut. Kemendag bakal datang ke sana berangkat dengan Pak Menteri Perdagangan melakukan pembicaraan dengan mereka. Waktunya saya enggak tahu, dalam waktu dekat," tandas dia.

2 dari 2 halaman

Beli produk lokal

20161018-Ekspor Impor RI Melemah di Bulan September-Jakarta — Sejumlah truk peti kemas di area JICT Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (18/10). BPS mencatat, nilai ekspor September 2016 sebesar US$ 12,51 miliar, turun 1,84% dibanding bulan sebelumnya dan turun 0,59% (yoy). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Presiden AS Donald Trump resmi melempar serangan pertama dalam perang dagang dengan memberlakukan tarif pada impor China. Tarif AS terhadap impor barang China senilai USD 34 miliar.

Trump juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan menjadi USD 500 miliar jika China melawan dengan berupa pemberlakuan tarif balasan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku tidak begitu khawatir terhadap dampak perang dagang yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Meski demikian, dirinya tetap mengantisipasi apabila hal itu dapat membahayakan bagi Indonesia ke depan.

"Berapa besar dampaknya? Dampak langsung tidak signifikan sangat tidak signifikan kepada Indonesia. tetapi bagaimana ke depan pasti akan ada," kata Enggartiasto saat Konferensi Pers Kunjungan Kerja ke AS, di Kantornya, Jakarta, seperti ditulis Sabtu (14/7/2018).

Enggartiasto mengatakan, apabila AS memberlakukan tarif pada impor barang China, otomatis China akan mencari pasar baru. Salah satu pasar yang potensial adalah Indonesia. Dengan begitu, dikhawatirkan produk produk asal negara tersebut akan banjiri Indonesia.

"Yaitu pertama secara sederhana produk produk RRT yang masuk ke Amerika dikenakan biaya tinggi maka dia pasti akan mencari pasar baru. Salah satu pasar yang potensial adalah Indonesia," ujar dia.

Oleh karena itu, lanjut Enggartiasto untuk menyikapi hal tersebut salah satu upayanya adalah perlu meningkatkan kualitas dari produk dalam negeri.

"Kita tidak bisa untuk menghentikan tidak boleh masuk barang. Yang kita bisa lakukan lebih mengedukasi untuk kita pergunakan produk dalam negeri," kata dia.

Kemudian, dampak lain yang mungkin terjadi adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang berpotensi mengalami perlambatan. Hal itu disebabkan karena kenaikan harga, sementara daya beli seluruh negara-negara akan tinggi.

"Perlambatan ekonomi itu secara keseluruhan sirkelnya pasti akan kena itu satu point. Artinya satu tantangan lagi bagi kita untuk tetap mempertahankan kinerja ekspor kita di tengah situasi ekonomi yang melambat bisa berdampak terjadi perlambatan. Itu konsekuensi logis setiap terjadi kondisi-kondisi yang terjadi seperti ini," ujar dia.