JK Ungkap Alasan RI Tak Caplok 100 Persen Saham Freeport

Wapres Jusuf Kalla. (Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan alasan pemerintah tak mengakuisisi seluruh saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tapi hanya sekitar 51 persen saham.

Hal itu disampaikan saat memberikan pembekalan terhadap 725 Capaja di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Menurutnya, salah satu alasan pemerintah hanya melakukan divestasi 51 persen karena Indonesia masih membutuhkan teknologi dari Freeport .

"Kita bisa saja berusaha lebih besar, namun masih butuhkan kerja sama. Baik kerja sama teknologi, juga kerja sama daripada pemasaran dan manajemen proyek besar ini," kata Jusuf Kalla, Jakarta Timur, Rabu (18/7/2018).

Ditambah, nilai saham Freeport terbilang cukup mahal karena bisa di atas Rp 100 triliun. Dan untuk membeli 50 persen saham tersebut, negara mengeluarkan uang sebesar Rp 50 triliun.

"Freeport itu sekarang kira-kira Rp 100 triliun lebih. Karena itu untuk membeli saham 51 persen lebih nilainya hampir Rp 50 triliun. Itu bukan hal yang mudah untuk berbicara investasi," ujarnya.

Dengan membeli 51 persen saham Freeport, JK berharap pekerja lokal bisa lebih terlibat dalam manajemen, teknologi, dan operasional. Di samping, pendapatan negara dari Freeport akan lebih besar.

"Jika nanti kita menguasai 51 persen maka Indonesia akan menguasai manajemen secara keseluruhan. Tapi secara teknis kita bisa bekerja sama dengan Freeport yang telah menguasai teknologi," ungkapnya.

"Jadi kita akan mendapat penghasilan lebih banyak, tenaga kerja yang lebih banyak, bagi teman-teman yang menguasai teknologi pertambangan dan sebagainya akan lebih banyak terlibat sehingga banyak menguntungkan bangsa ini," tandasnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Berjalan lancar

Tambang Freeport — Ilustrasi Pertambangan (Foto:Antara)

JK optimistis Head of Agreement (HoA) atau kesepakatan awal antara pemerintah dengan Freeport McMoran akan berjalan lancar.

Dia menuturkan, akan ada banyak pihak yang terlibat setelah penandatanganan perjanjian pendahuluan (heads of agreement/ HOA) oleh PT Inalum, Freeport McMoran Inc. dan Rio Tinto.

"Ini urusan menteri, HOA, kemudian perjanjian-perjanjiannya itu nanti pengacara dan macam-macam terlibat, negosiasi dan rincian lainnya. Jadi, optimistis bisa. HOA itu bisa jalan," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Selasa (17/7/2018).

Kemudian JK menjelaskan dari HoA tersebut akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan berikutnya. Otomatis kata dia, Indonesia akan memperpanjang konsensi PT Freeport Indonesia.

"Indonesia yang punya hak untuk memperpanjang, dan Indonesia juga membeli. Masa indonesia beli langsung berhenti, kan ndak kan. jadi itu otomatis artinya," kata JK.

Selanjutnya, JK menjelaskan terkait ada 11 bank asing yang siap mendanai divestasi tidak akan meragukan kinerja dari tambang emas tersebut.

"Kalau [dana] dari sini diambil USD 3 miliar sampai USD 4 miliar bisa masalah kita punya neraca pembayarannya. Karena ini barang bukan barang greenfield," papar JK.

"Bukan barang yang baru mulai dibangun, begitu diambil tahun depannya sudah ada penghasilannya walaupun sudah ada perjanjian-perjanjian, mungkin reinvestasi lagi tapi artinya tidak meragukan lagi bahwa ini jalan," kata JK.