Pesan Bos BKPM Saat Lantik Dua Pejabat Eselon I

20160919-BKPM — Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong melantik dua pejabat eselon I pada Kamis (19/7/2018).

Kedua pejabat yang dilantik tersebut adalah Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Andi Maulana dan Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Wisnu Wijaya Soedibjo.

Kepala BKPM, Thomas T. Lembong mengatakan, penggunaan teknologi untuk mempercepat dan mendorong investasi selayaknya untuk terus digenjot ke depan.

Penggunaan media digital sebagai alat untuk mempromosikan Indonesia sebagai ladang investasi harus terus dikembangkan dan disempurnakan.

"Selamat Pak Andi dan Pak Wisnu setelah karir yang sangat baik. Tantangan yang kita hadapi seperti kita hidup di era teknologi mislanya urusan promosi Investasi kita lagi mengenjot promosi digital di dalam aplikasi," kata dia di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis pekan ini.

"Dalam kehidupan sehari-hari kalau perjalanan dinas, sekarang cek hp dan IG (Instagram)," imbuh dia.

Selain itu, kata dia, koordinasi dengan segenap stakeholder atau pemangku kepentingan terkait harus juga diperkuat agar paket kebijakan yang dikeluarkan benar-benar saling mendukung sehingga tidak menyulitkan investor.

"Kita juga ketahui tantangan investor korelasi dan regulasi sering tidak singkronnya kebijakan. Ini sempat kita angkat bersama koordinasi integrasi," ujar dia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Andi Maulana jabatan terakhirnya adalah sebagai Direktur Pameran dan Sarana Promosi di Iingkungan Kedeputian Bidang Promosi. Pria kelahiran 25 Mei 1973 tersebut berkarir di BKPM sejak 1998 dengan posisi Kasi Penyeienggaraan (2003), Kasi Promosi (2006), Kasubdit Promosi (2009) dan terakhir Direktur Pameran dan Sarana Promosi (2016).

Sementara Deputi Bidang Kerjasama Wisnu Wijaya Soedibjo jabatan terakhirnya adalah sebagai Direktur Wilayah III di Iingkungan Kedeputian Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal. Pria kelahiran 27 November 1961 tersebut telah berkarir di BKPM sejak 1993 dengan menduduki beberapa jabatan seperti Kasubdit Promosi (2005), Kasubdit Perencanaan (2008), Kasubdit Kerjasama (2011) dan Direktur Wilayah lII Dalaks (2014).

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

BKPM Catat Realisasi Investasi Kuartal I Tembus Rp 185 Triliun

20151026-BKPM Luncurkan Layanan Investasi 3 Jam-Jakarta — Sejumlah konsumen menunggu di kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/10/2015). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan komitmen pemerintah demi memberikan pelayanan prima dan cepat kepada investor. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal I 2018 mencapai Rp 185,3 triliun.

Jumlah itu, meningkat 11,8 persen dari periode sama 2017 sebesar Rp 165,8 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 201.239 tenaga kerja.

Kepala BKPM, Thomas Lembong menyampaikan, capaian realisasi investasi kuartal I memberikan harapan untuk dapat mencapai target realisasi investasi 2018 yang ditetapkan sebesar Rp 765 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada level kisaran 5,4 persen.

"Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, Pemerintah telah menertibkan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha melalui penyederhanaan prosedur perizinan TKA yang diperbolehkan bekerja di Indonesia, sehingga penyelesaian konstruksi dan oprasi prosuksi proyek investasi dapat segera terwujud," kata Lembong dalam Konferensi Pers di Kantornya, Jakarta, Senin 30 April 2018.

Thomas menuturkan, penyederhanaan perizinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, diyakini akan dapat mengakselerasi peningkatan realisasi investasi di Indonesia.

Untuk itu, dia berharap kesamaan persepsi dan kesamaan Iangkah semua instansi terkait di pusat dan daerah sangat diperlukan dalam mengimplementasikan kemudahan perizinan.

Selama kuartal l2018, realisasi PMDN sebesar Rp 76,4 triliun, naik 11,0 persen dari Rp 68,8 triliun pada periode yang sama tahun 2017, dan PMA sebesar Rp 108,9 triliun, naik 12,4 persen dari Rp 97,0 triliun pada periode yang sama 2017.

Sementara BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan Iokasi proyek (5 besar) adalah Jawa Barat (Rp 37,0 triliun, 19,9 persen), DKI Jakarta (Rp 28,9 triliun, 15,6 persen), Jawa Tengah (Rp 16,1 triliun, 8,7 persen), Banten (Rp 15,5 triliun, 8,4 persen), dan Riau (Rp 9,1 triiiun, 4,9 persen).

Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha lima besar adalah Perumahan, Kawasan lndustri dan Perkantoran (Rp 27,6 triiiun, 143 peesen), Industri Logam, Mesin dan Eiektronik (Rp 22,7 triliun, 12,3 persen), Listrik, Gas, dan Air (Rp 19,3 triliun, 10,4 persen); Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 17,9 triliun, 9,6 persen), serta Transportasi, Gudang, dan Teiekomunikasi (Rp 14,7 triliun, 7,9 persen).

Sementara, lima besar negara asal PMA adalah Singapura (USD 2,5 miliar, 32,6 persen), Jepang (USD 1,4 miliar, 16,7 persen), Korea Selatan (USD 0,9 miliar, 11,6 persen); R. R. Tiongkok (USD 0,7 miliar, 8,3 persen) dan Hongkong, RRT (USD 0,5 miliar, 6,3 persen).

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembahasan yang menjadi perhatian adalah kemitraan Indonesia - Malaysia dalam memperjuangkan akses pasar kelapa sawit khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan di Uni Eropa