Sukses

Pakai PLTS, Menteri Jonan Pamer Bayar Listrik Rumah di Bawah Rp 1 Juta

Menteri Jonan memiliki gagasan untuk mendorong penggunaan PLTS pada bangunan, dengan mengeluarkan peraturan terlebih dahulu.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku senang karena kini tak perlu lagi mengeluarkan uang yang besar untuk membayar listrik di kediamannya.

Hal itu terjadi setelah Jonan memutuskan untuk menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di atap rumah (roof top).

‎Jonan mengaku telah menggunakan PLTS di kediaman, baik rumah dinas maupun rumah pribadi, dengan kapasitas 15,4 kilo Watt peak (kWp).

"Saya sudah menggunakan, rumah dinas dan rumah pribadi," kata Jonan, seperti dikutip Jumat (20/7/2018).

Menurut Jonan, ‎setelah menggunakan PLTS roof top untuk melistriki rumah, hal yang paling dirasakan sebelum dan sesudah penggunaan adalah penghematan pembayaran listrik yang cukup fantastis.

"Tagihannya (listrik) mungkin Rp 4 juta sampai Rp 5 juta, mungkin sekarang enggak nyampe Rp 1 juta," tutur Jonan.

Dia pun punya gagasan untuk mendorong penggunaan PLTS pada bangunan. Namun, dia harus mengeluarkan peraturan terlebih dahulu.

Pasalnya, penggunaan PLTS roof top selain dapat menghemat tagihan listrik,‎ tetapi juga dapat meningkatkan kapasitas listrik terpasang.

"Kalau ditawarkan ke pelanggan PLN, mungkin bisa 5 sampai 10 tahun bisa tambah 10 ribu Mega Watt," dia menandaskan.

2 dari 2 halaman

Kementerian ESDM Bagikan Lampu Tenaga Surya di NTT

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membagikan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) di pulau kecil di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pembagian lampu tersebut dilakukan ke wilayah yang rasio elektrifikasinya masih rendah. NTT termasuk wilayah yang rasio elektrifikasinya di bawah 65 persen dan terendah kedua setelah Papua.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berupaya menerangi wilayah Indonesia, terutama desa-desa belum berlistrik dan belum akan dialiri listrik dari PLN dalam waktu dekat, dengan membagikan LTHSE kepada masyarakat di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Ini sebagai langkah untuk mewujudkan pelayanan yang berkeadilan sosial.

"Pelayanan berkeadilan sosial terjemahan kita adalah semua kebutuhan dasar bagi seluruh warga sebisa mungkin terpenuhi, dengan baik dan terjangkau harganya. Jadi, kalau ada listrik, tetapi masyarakat tidak mampu bayar, juga sia-sia," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat kunjungan kerja ke Desa Welai Timur, Kabupaten Alor, NTT, seperti ditulis Sabtu (31/3/2018).

Rasio elektrifikasi masih rendah menjadi salah satu alasan Jonan blusukan ke NTT.

"Kita sama-sama akan kejar agar rasio elektrifikasi di sini sampai akhir 2019 juga bisa mencapai 99 persen. Tapi saya juga minta tolong, bapak gubernur, bupati, serta aparat keamanan untuk juga membantu layanan (pengurusan perizinan) kelistrikan dan air supaya cepat. Kalau ada hambatan kecil-kecil bisa diselesaikan. Arahan Bapak Presiden, administrasi prosedur itu dipersingkat supaya tidak ruwet, tidak panjang," ucap Jonan.

Dalam kunjungannya, Jonan meresmikan 21 unit pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT), 12 sumur bor air bersih dengan pembiayaan APBN 2016-2017. Jonan juga membagikan 1.747 lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) dengan pembiayaan APBN 2018. Keseluruhannya di NTT.

"Penerima LTSHE di NTT tahun ini sebanyak 1.747 keluarga yang belum menikmati listrik. Kalau kurang, Kepala Dinas ajukan lagi tapi usulkan by name by address, jadi lebih cepat prosesnya. Ini gratis, dipasangkan gratis dan tidak perlu bayar iuran listrik," ucap Jonan.

Dari tempat terpisah, masyarakat desa pulau Buaya, Kabupaten Alor, sebagai salah satu yang menikmati listrik dari pembangkit listrik EBT menyampaikan apresiasi kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Kami masyarakat pulau buaya sejak Oktober 2017 lalu sudah bisa menikmati listrik dari PLTS terpusat, kami terima kasih kepada bapak Presiden dan Bapak Menteri," ungkap Mantan Kepala Desa Pulau Buaya.

Selain berterima kasih atas PLTS yang diterima, warga desa pulau buaya juga meminta bantuan air bersih karena mereka kesulitan air, bahkan harus menyeberang pulau untuk mendapatkannya.

Menanggapi hal tersebut, Jonan bertanya berapa jumlah masyarakat di Pulau Buaya. "Ada 1695 jiwa atau 378 KK seluruhnya," jawab mantan Kepala Desa Pulau Buaya.

Jonan mengatakan, pihaknya akan membangun satu sumur bor untuk Desa Pulau Buaya pada 2018. Satu sumur bor air tanah dapat menghasilkan debit air sekitar dua liter per detik dan  dapat dinikmati oleh lebih dari 2.000 jiwa.

 

Video Terkini