Pemerintah Bentuk Tim Khusus Kaji Aturan Pengelolaan Pulau Terluar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto. Rapat koordinasi tersebut membahas mengenai Penataan Ruang Laut (Pulau Terkecil dan Terluar). 

Wiranto mengatakan, pembahasan mengenai penataan pulau terluar dan terkecil dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih aturan antara kepentingan daerah dan pusat. Hal ini juga dibutuhkan dalam rangka memberi izin untuk mendorong peningkatan investasi.

"Saya diundang Menko Perekonomian untuk melakukan satu rapat koordinasi mengenai bagaimana kita mengelola pulau-pulau kecil terluar atau pulau-pulau di perbatasan dimaksudkan agar ketika menyusun satu rencana peraturan pemerintah atau perundang undangan itu semuanya tidak tumpang tindih antara kepentingan daerah dan pusat antara kementerian KKP dan ATR," ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Wiranto mengatakan, selain untuk investasi pengelolaan pulau terluar memiliki nilai strategis. Hal tersebut merupakan titik dasar penentuan batas wilayah nasional dengan negara lain dan merupakan satu zona pertahanan kemanan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah akan membentuk tim khusus dalam rangka membuat kajian khusus dan merancang aturan. Jadi ke depan, aturan tersebut menjadi dasar pelaksanaan investasi dan pengelolaan serta pengawasan pulau terluar Indonesia.

"Jadi di pihak Menko Polhukam sudah ada satu tim khusus yang mengkoordinasikan perlakuan pulau pulau terluar perbatasan yang dilihat dari aspek pertahanan keamanan. Dengan ada ini bertemu maka akan kami bahas bersama," ujar dia.

"Antara kepentingan pertahanan keamanan dan kepentingan yang bernuansa ekonomi jadi satu. Sehingga payung hukumnya nanti sudah mengandung parameter parameter yang sudah bisa memayungi dalam pelaksanaan aksi aksi di bawah agar tidak tumpang tindih," tambah dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka.com