Menperin Usulkan Dirikan Laboratorium Verifikasi Senjata Kimia di Indonesia

Adapun sebelumnya, pemerintah telah membentuk OTNAS yang dikukuhkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017.

Dalam susunan kelembagaannya, OTNAS diketuai oleh Menteri Perindustrian dengan beranggotakan perwakilan dari 11 instansi pemerintah, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian RI, TNI, LIPU, dan BPOM.

Salah satu tugas utama OTNAS yaitu melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan kimia tertentu yang termaktub dalam Chemical Weapons Convention (CWC) atau KSK. Airlangga menyatakan, pihaknya saat ini tengah mematangkan usulan pembangunan laboratorium rujukan tersebut.

Untuk mendapat legalisasi pendirian bangunan, ia menambahkan, pemerintah juga sedang meminta persetujuan dari negara-negara ASEAN lain serta Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) atau organisasi pelarangan senjata kimia.

Tidak hanya itu, dia juga yakin laboratorium rujukan kimia ini dapat memfasilitasi perkembangan industri kimia di Tanah Air jelang era Revolusi Industri 4.0, salah satunya dengan memanfaatkan sumber energi bahan bakar yang ramah lingkungan.

"Kita saat ini surplus kelapa sawit. Nantinya, kita akan coba kembangkan bauran kelapa sawit dan solar dalam skema B20 (Biodiesel 20) yang untuk kendaraan bermesin diesel jadi B100," tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: