Pemerintah Kebut Penyelesaian Revisi Aturan Biodiesel

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2014 tentang penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN). Hal ini dilakukan untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan penggunaan biodiesel. 

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Energi dan Sumberdaya Alam, Dadan Kusdiana menjelaskan revisi peraturan tersebut akan berisi perluasan insentif.

Jika sebelumnya biodiesel hanya digunakan untuk transportasi, pada perpres baru ini biodiesel nantinya juga akan digunakan di sektor tambang.

"Yang sekarang itu yang dibahas perluasan dana insentif. Bukan perluas kebijakan B20-nya itu sudah. Tapi  tidak bisa jalan karena satu dikasih insentif yang satu tidak. Sekarang dikasih semuanya. Diperluas ke sektor non PSO selama ini insentif cuma PSO, ke industri, pertambangan," ujar dia ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Dadan menjelaskan, skema insentif yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan insentif kepada asosiasi produsen biodiesel yang mampu menjual biodiesel ke sektor selain yang sudah ada saat ini. Dana insentif sendiri akan bersumber dari Badan Pengelola (BP) Sawit.

"Dananya dari dana sawit. Itu juga tercatat dalam APBN hanya mekanismenya beda," ujar Dadan.

Selain itu, kata Dadan, di aturan yang baru akan dijelaskan secara rinci mengenai program replanting. Sebab, naiknya konsumsi biodiesel tentu akan menggenjot produksi sawit. Oleh karena itu program replanting perlu ditingkatkan.

Dadan menjelaskan, saat ini draft revisi Perpres sudah selesai dibuat. Saat ini draft tersebut diserahkan ke masing-masing menteri terkait. Jika menteri-menteri terkait sudah menandatangani draft tersebut maka baru diserahkan ke Presiden.

"Sekarang sedang diputar ke menteri menteri, baru setelah itu Presiden tandatangan," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com